SEMARANG | kabarjateng.id – Kualitas kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif.
Berdasarkan hasil pengukuran terbaru, rata-rata Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota mencapai 71,71, sehingga masuk dalam kategori Baik.
Hasil tersebut menjadi peningkatan dibandingkan capaian pada 2025 yang masih berada pada kategori Cukup.
Meski demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengingatkan agar peningkatan nilai tersebut tidak membuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berpuas diri.
Saat membuka kegiatan Optimalisasi Capaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (22/7/2026), Sumarno menegaskan bahwa indeks hanyalah alat ukur untuk mengevaluasi kualitas kebijakan, bukan tujuan utama yang harus dikejar.
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, ia menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan yang disusun pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan publik serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan.
Karena itu, seluruh OPD maupun pemerintah kabupaten/kota diminta terus memperbaiki substansi kebijakan, bukan sekadar mengejar peningkatan angka indeks.
Sumarno juga mendorong setiap perangkat daerah melakukan self assessment atau penilaian mandiri secara objektif.
Melalui evaluasi tersebut, setiap instansi dapat mengidentifikasi kelemahan kebijakan dan menyusun langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran.
Ia menambahkan, IKK seharusnya menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan kebijakan pemerintah telah responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Jika hasil pengukuran belum maksimal, maka yang perlu dibenahi adalah kualitas isi kebijakan beserta implementasinya.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Agustinus Agus Sudarmanto, menjelaskan bahwa capaian IKK di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.
Secara rata-rata, nilai IKK mencapai 71,71 dengan kategori Baik.
Namun, masih terdapat kesenjangan antarwilayah. Kabupaten Demak berhasil mencatat nilai sekitar 90 atau masuk kategori Sangat Baik, sedangkan sejumlah daerah lainnya masih memperoleh nilai di bawah 50, yang termasuk kategori Kurang.
Menurut Agustinus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola penyusunan kebijakan di berbagai daerah masih memerlukan pembenahan agar kualitasnya semakin merata.
Melalui forum optimalisasi IKK ini, pemerintah berharap kapasitas para analis kebijakan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah maupun pemerintah kabupaten/kota semakin meningkat.
Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berbasis data, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. (dkp)
