SEMARANG | Kabarjateng.id – Pembangunan infrastruktur terus menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah.
Keberadaan jalan, jembatan, embung, hingga jaringan irigasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik.
Infrastruktur yang memadai juga berperan dalam memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, aktivitas pariwisata, serta menekan biaya logistik.
Memasuki peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, sejumlah capaian pembangunan infrastruktur mulai dirasakan masyarakat.
Salah satunya terlihat dari kondisi jalan dan jembatan provinsi yang terus mendapatkan penanganan.
Pada akhir 2025, panjang jalan provinsi yang berada dalam kondisi mantap mencapai 2.293,96 kilometer atau sekitar 94,01 persen dari total 2.440,12 kilometer.
Sementara itu, jembatan dengan kondisi mantap tercatat sepanjang 22.733,45 meter atau 85,43 persen.
Sejumlah ruas jalan juga menjadi sasaran preservasi sepanjang semester II 2025. Di antaranya jalur Parakan–Patean yang menghubungkan Kabupaten Temanggung dengan Kendal serta ruas Wonosobo–Dieng yang menghubungkan Wonosobo dan Banjarnegara.
Pekerjaan kedua ruas tersebut berlangsung pada Juli hingga Desember 2025 dan kemudian diresmikan pada 2026.
Selain memperlancar mobilitas warga, jalur tersebut memiliki peran penting terhadap kegiatan ekonomi dan sektor pariwisata.
Kepala Desa Ngadirejo, Muhammad Abdillah Al Kafi, mengapresiasi perbaikan infrastruktur yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, kondisi jalan yang lebih baik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Terima kasih atas perbaikan jalan yang sudah dilakukan. Itu sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat. Semoga jalan di titik lain juga dibangun agar semua ikut merasakan pembangunan yang dilakukan,” ujarnya.
Meski demikian, kondisi jalan provinsi pada 2026 sempat mengalami penurunan tingkat kemantapan.
Hingga triwulan II, angkanya tercatat 87,79 persen. Salah satu penyebabnya adalah tingginya curah hujan pada triwulan pertama yang berdampak terhadap lapisan permukaan jalan.
Pemprov Jateng menargetkan tingkat kemantapan jalan kembali mencapai sekitar 94 persen hingga akhir 2026.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah melakukan percepatan rehabilitasi terhadap ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, tambahan anggaran juga diarahkan untuk memperbaiki jalan berlubang dan rusak, terutama jalur yang memiliki fungsi strategis bagi perekonomian, konektivitas masyarakat, serta kawasan wisata.
Sejumlah ruas yang mendapatkan penanganan pada 2026 antara lain Singget–Doplang–Cepu di Blora, Jepara–Keling di Kabupaten Jepara, Wiradesa–Kajen di Kabupaten Pekalongan, serta jalur penyelamat Kalijambe yang menghubungkan wilayah Magelang dan Purworejo.
Penambahan anggaran juga menyasar sejumlah ruas di Brebes, Pemalang, dan Batang.
Penanganan dilakukan pula pada jalur perbatasan, seperti Randublatung–Cepu di Blora serta beberapa ruas di Wonogiri, yakni Ngadirojo–Biting dan Ngadirojo–Giriwoyo yang berbatasan dengan Jawa Timur.
Kepala DPUPR Kabupaten Wonogiri, Prihadi Ariyanto, turut menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap pembangunan jalan di wilayahnya.
“Terima kasih kepada Pak Gubernur yang mengalokasikan pembangunan jalan di Wonogiri. Setelah jadi, bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” katanya.
Infrastruktur Daerah Ikut Diperkuat
Perbaikan infrastruktur tidak hanya dilakukan melalui anggaran pemerintah provinsi.
Penanganan jalan daerah juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
Melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD), pada 2025 sebanyak 30 paket pekerjaan jalan berhasil dituntaskan.
Total panjang jalan yang mendapatkan intervensi mencapai 132,62 kilometer dan tersebar di 19 kabupaten/kota.
Untuk 2026, Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten dan kota juga telah mengajukan penanganan infrastruktur kepada pemerintah pusat.
Usulan tersebut mencakup perbaikan jalan sepanjang 36,30 kilometer serta penanganan jembatan dengan total panjang 249,70 meter.
Ahmad Luthfi menilai pembangunan jalan memiliki dampak langsung terhadap munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain memperlancar arus manusia dan barang, kondisi infrastruktur yang baik juga berkaitan dengan aspek keselamatan masyarakat.
“Jalan ini kita bangun bukan sekadar fisiknya, tetapi agar pergerakan orang dan barang bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kalau infrastrukturnya baik, konektivitas wilayah meningkat dan ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” ujarnya.
Embung Dukung Ketahanan Pangan
Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah tidak berhenti pada jalan dan jembatan.
Sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap sarana pendukung sektor pertanian.
Embung dan jaringan pengairan menjadi bagian penting karena ketersediaan air sangat menentukan produktivitas lahan pertanian, terutama ketika memasuki musim kemarau.
Sepanjang 2025, Pemprov Jateng membangun delapan embung baru dan melakukan revitalisasi terhadap dua embung.
Memasuki 2026, sedikitnya 12 embung di berbagai daerah telah diresmikan oleh Gubernur Ahmad Luthfi.
Salah satu infrastruktur tersebut adalah Embung Kerangjati di Kabupaten Blora.
Kehadirannya memberikan manfaat bagi petani yang menggarap lahan sekitar 40 hektare.
Sebelum embung tersedia, sebagian besar petani hanya mengandalkan air hujan sehingga penanaman padi umumnya dilakukan sekali dalam setahun.
Setelah mendapatkan pasokan air dari embung, pola tanam dapat ditingkatkan hingga lebih dari dua kali.
Perwakilan Kelompok Tani Sidodadi Kelurahan Karangjati, Karyono, mengatakan keberadaan embung memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan frekuensi tanam.
“Sumber air di sini tadah hujan. Tanam padi cuma sekali, kalau coba dua kali banyak gagalnya karena kurang air. Dengan bantuan embung ini bisa menanam sampai tiga kali,” katanya saat peresmian Embung Kerangjati pada 2 Maret 2026.
Ahmad Luthfi mengatakan pembangunan embung merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketersediaan air sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Menurutnya, pengelolaan dan pemeliharaan embung membutuhkan keterlibatan masyarakat agar fasilitas tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan.
“Dalam pertanian itu kuncinya air. Orang menanam itu kuncinya air. Oleh karena itu kita bangun embung untuk menampung air hujan supaya saat kemarau masih bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah,” kata Luthfi saat meresmikan Embung Plosorejo di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. (dkp)
