SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemprov Jateng memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pilar utama peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus motor penggerak ekonomi.
Seiring tren kinerja yang terus membaik, pemerintah menargetkan pertumbuhan dividen yang konsisten dalam lima tahun ke depan.
BUMD Harus Berorientasi Profit
Pemprov Jateng menuntut seluruh BUMD menjalankan bisnis secara profesional dan sehat. Perusahaan daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan.
Gubernur Luthfi, menegaskan bahwa keuntungan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan BUMD.
Ia menekankan, perusahaan daerah harus menghasilkan laba agar tetap relevan sebagai instrumen ekonomi daerah.
Kinerja BUMD Terus Meningkat
Data Pemprov Jateng hingga 2025 mencatat terdapat 122 BUMD milik kabupaten/kota, terdiri dari 33 sektor keuangan, 54 aneka usaha, serta 35 perusahaan air minum.
Total aset mencapai Rp15,445 triliun dengan laba bersih Rp587,684 miliar dan Return on Asset (ROA) sebesar 3,80 persen.
Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah mengelola 41 BUMD dengan total aset Rp118,038 triliun.
Seluruh entitas tersebut mencatat laba bersih Rp1,775 triliun dengan ROA 1,50 persen.
Dari capaian itu, perusahaan daerah menyetor dividen Rp732,388 miliar dengan Return on Investment (ROI) sebesar 18,31 persen.
Target Dividen Tumbuh 10,58 Persen
Hasil Rapat Koordinasi RPJMD pada Maret 2025 menetapkan target peningkatan dividen BUMD periode 2026–2030 dengan rata-rata pertumbuhan 10,58 persen setiap tahun.
Target ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap penguatan kinerja perusahaan daerah.
Perbankan Jadi Tulang Punggung
Sektor keuangan, khususnya Bank Jateng, menjadi andalan dalam memperkuat fiskal daerah.
Selain melayani transaksi pemerintah, bank daerah ini juga memperluas pembiayaan ke sektor produktif seperti UMKM, ketahanan pangan, perumahan, hingga digitalisasi layanan keuangan.
BPR BKK (Perseroda) juga memperkuat peran tersebut.
Hingga 2025, lembaga ini menyalurkan kredit sebesar Rp10,823 triliun, dengan 71 persen masuk kategori kredit produktif.
Selain itu, lembaga ini mencatat penjaminan kredit produktif sebesar Rp1,630 triliun yang mayoritas mengalir ke sektor UMKM.
Berpotensi Jadi Percontohan Nasional
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menilai BUMD Jawa Tengah memiliki peluang besar menjadi model nasional, khususnya dalam pengelolaan perbankan daerah.
Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada tata kelola yang sehat, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan BUMD tidak hanya bergantung pada besaran laba dan dividen, tetapi juga pada kontribusinya terhadap pembangunan dan pemerataan ekonomi.
Anggota Komisi II DPR RI, Edy Oloan Pasaribu, juga menilai Jawa Tengah memiliki peluang besar menjadi proyek percontohan nasional dalam pengelolaan BUMD yang berkelanjutan dan akuntabel.
Dorong Inovasi untuk Tekan Kemiskinan
Menurut Edy, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar untuk menekan angka kemiskinan.
Karena itu, kepala daerah perlu mengedepankan inovasi dan semangat kewirausahaan dalam mengelola aset daerah agar memberi kontribusi nyata terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD, Jawa Tengah dapat memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat secara merata. (dkp)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.