TEGAL | Kabarjateng.id – Aktivitas nelayan di wilayah Pantura Barat mendapat perhatian langsung dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Dalam kunjungan kerja ke SPBUN Pelabuhan Jongor, Kota Tegal, Senin (22/6/2026), Gubernur menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta mempercepat penanganan hambatan alur pelayaran yang selama ini dikeluhkan nelayan.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi berdialog langsung dengan para nelayan dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Pembahasan mencakup ketersediaan BBM, proses perizinan operasional, hingga masalah sedimentasi atau pendangkalan di sejumlah titik alur pelayaran.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto, menyampaikan apresiasi atas respons cepat Gubernur terhadap berbagai persoalan nelayan.
Ia menyebutkan, SPBUN Pelabuhan Jongor sempat tidak beroperasi selama kurang lebih tiga bulan sebelum kembali berjalan.
“Alhamdulillah berkat perhatian dan dorongan dari Pak Gubernur, termasuk koordinasi ke pemerintah pusat, SPBUN ini bisa kembali beroperasi meskipun masih dalam tahap penyesuaian,” ujar Riswanto.
Ia menambahkan, kendala utama yang masih dihadapi adalah proses aktivasi sistem Online Single Submission (OSS) di Kementerian ESDM, yang berkaitan dengan pemenuhan sertifikat standar sebagai syarat operasional.
Dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan rekomendasi dari Pemerintah Kota Tegal, Pertamina telah memberikan izin operasional sementara hingga Oktober 2026.
Namun demikian, pengelola SPBUN diminta tetap melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan.
“Pak Gubernur juga menginstruksikan UPT terkait untuk mendampingi percepatan aktivasi OSS agar segera tuntas,” tambahnya.
Selain persoalan SPBUN, nelayan juga menyampaikan keluhan terkait pendangkalan di beberapa alur, seperti Sungai Kaligung (Kalibacin), Kali Kemiri, dan Kali Sibelis.
Kondisi tersebut berada di luar area kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara dan dinilai menghambat lalu lintas kapal nelayan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya penyelesaian cepat agar tidak mengganggu aktivitas melaut.
Ia meminta organisasi nelayan bersama perangkat daerah terkait untuk mengawal proses penanganannya.
“Ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai akses nelayan terganggu. Semua prosedur dan ketentuan tetap harus dipenuhi, namun penyelesaiannya tidak boleh berlarut,” tegasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, menjelaskan bahwa kapasitas kolam pelabuhan saat ini sudah terbatas.
Dari sekitar 1.200 kapal yang beroperasi, hanya sekitar 600 kapal yang dapat tertampung.
Selain itu, terdapat sekitar 18 bangkai kapal sisa kebakaran yang belum dievakuasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2026 mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta untuk proses pengangkatan lima kapal terlebih dahulu, sementara sisanya akan dilakukan bertahap pada tahun berikutnya.
“Pengangkatan ini diharapkan dapat menambah kapasitas kolam pelabuhan dan memperlancar aktivitas bongkar muat nelayan,” jelasnya.
Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan bersama DPMPTSP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian berbagai persoalan di sektor perikanan, mulai dari operasional SPBUN, pendangkalan alur, hingga penataan kawasan pelabuhan.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana pengembangan Pelabuhan Jongor, termasuk penataan fasilitas dan peningkatan kapasitas layanan, yang akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi lintas instansi sesuai aturan yang berlaku. (dkp)
