Oleh: Adi Harnowo, Pengurus PWI Kabupaten Semarang 2026-2029, Peminat Dinamika Sosial Kemasyarakatan
JAWA TENGAH – Sampah telah menjadi persoalan yang semakin sulit disembunyikan di balik slogan pembangunan dan keindahan kota.
Di Jawa Tengah, persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut tumpukan sampah di pasar, sungai, permukiman, atau tempat pembuangan akhir (TPA).
Lebih dari itu, sampah mencerminkan persoalan tata kelola pemerintahan, perubahan perilaku masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan belum optimalnya ekonomi sirkular.
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024 memperlihatkan besarnya tantangan tersebut.
Kota Semarang menghasilkan sekitar 1.189,71 ton sampah per hari, Kabupaten Brebes 1.021,54 ton, Kabupaten Grobogan 865,25 ton, Kabupaten Banyumas 731,43 ton, dan Kabupaten Pati 679,68 ton.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sampah bukan monopoli wilayah perkotaan.
Kabupaten dengan karakteristik agraris dan wilayah permukiman tersebar pun menghadapi persoalan yang tidak kalah serius.
Masalah utamanya bukan hanya berapa banyak sampah yang dihasilkan, tetapi berapa banyak yang berhasil dikurangi, dipilah, diolah, dan dikembalikan menjadi sumber daya ekonomi.
Regulasi dan Implementasi
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan regulasi persampahan. Persoalannya terletak pada konsistensi pelaksanaan dan keberanian pemerintah menegakkan aturan.
Beberapa regulasi penting yang menjadi landasan antara lain: UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP Nomor 81 Tahun 2012, PP Nomor 27 Tahun 2020, Perpres Nomor 97 Tahun 2017, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini menggantikan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah.
Pengaturan persampahan kini terintegrasi dalam regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Artinya, secara normatif pemerintah telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat.
Tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan regulasi tersebut menjadi pelayanan nyata sampai tingkat desa dan kelurahan.
Volume sampah
Merujuk data resmi SIPSN 2024, sebagaimana dimuat dalam Roadmap Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Jawa Tengah 2025–2029, berikut gambaran volume sampah harian.
Cilacap 961,1 ton/hari, Banyumas 547,1 ton/hari, Purbalingga 512,3 ton/hari, Banjarnegara 426,2 ton/hari, Kebumen 483,8 ton/hari, Purworejo 322,2 ton/hari, Wonosobo 362,9 ton/hari, Magelang 666,9 ton/hari, Boyolali 299,0 ton/hari, Klaten 652,2 ton/hari, Sukoharjo 365,6 ton/hari.
Wonogiri 347,4 ton/hari, Karanganyar 381,0 ton/hari, Sragen 596,9 ton/hari, Grobogan 862,9 ton/hari, Blora 395,6 ton/hari, Rembang 265,5 ton/hari, Pati 677,8 ton/hari, Kudus 437,7 ton/hari, Jepara 431,5 ton/hari, Demak 624,8 ton/hari, Semarang 537,5 ton/hari, Temanggung 4048,8 ton/hari, Kendal 436,0 ton/hari.
Batang 496,0 ton/hari, Pekalongan 401,9 ton/hari, Pemalang 607,8 ton/hari, Tegal 660,1 ton/hari, Brebes 1.018,7 ton/hari, kota Magelang 80,6 ton, kota Surakarta 419,0 ton/hari, kota Salatiga 114,7 ton/hari, kota Semarang 1.186,5 ton/hari, kota Pekalongan 161,8 ton/hari, kota Tegal 176,2 ton/hari.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa Kota Semarang menjadi penghasil sampah terbesar, disusul Kabupaten Brebes, Cilacap, dan Grobogan.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah capaian pengelolaannya. Dari total timbulan sekitar 6,34 juta ton per tahun, baru 41,11 persen yang tercatat terkelola. Sebanyak 58,89 persen atau sekitar 3,73 juta ton belum terkelola dengan baik.
Kabupaten Demak dan Karanganyar, misalnya, masing-masing baru mencatat 0,07 persen sampah terkelola. Banjarnegara 0,30 persen dan Kendal 0,74 persen. Sebaliknya, Banyumas mencatat 98 persen, Kota Surakarta 98,35 persen, dan Kota Salatiga 98,16 persen.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan semata-mata soal banyaknya volume, tetapi juga kapasitas kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan, dan konsistensi kebijakan daerah.
Upaya Pemerintah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Salah satu yang penting adalah Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/220 Tahun 2025 tentang Roadmap Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Jawa Tengah 2025–2029.
Program tersebut memiliki dua pendekatan.
Pertama, pengelolaan dari hulu. Pemerintah mendorong pengurangan sampah melalui perubahan perilaku masyarakat, pemilahan sampah, optimalisasi bank sampah, TPS3R, dan penguatan ekonomi sirkular.
Kedua, pengelolaan dari hilir. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas pengolahan, pembenahan TPA yang masih menggunakan sistem open dumping, serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah regional.
Sejumlah daerah juga telah menunjukkan praktik yang bisa dikembangkan.
Banyumas memiliki fasilitas pengolahan sampah BLE, Cilacap mengembangkan teknologi RDF, Kabupaten Magelang memiliki fasilitas RDF Pasuruhan, sedangkan Surakarta mengoperasikan PLTSa Putri Cempo.
Pada 2026, Pemprov Jateng juga memfasilitasi kerja sama pengolahan sampah menjadi energi listrik antara provinsi dengan Kota Semarang, serta kawasan Pekalongan-Batang dan Tegal-Brebes.
Selain itu, pemerintah provinsi membentuk Satgas Penuntasan Sampah, mendorong pembentukan satgas hingga tingkat kabupaten/kota, serta mencanangkan Gerakan Jawa Tengah ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Langkah-langkah tersebut patut diapresiasi.
Namun, keberhasilan tidak boleh berhenti pada pembentukan satgas, penandatanganan kerja sama, atau pembangunan fasilitas.
Ukurannya harus jelas: berapa ton sampah berhasil dikurangi, berapa yang diolah, dan berapa yang tidak lagi berakhir di TPA.
Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun insinerator atau mengubah sampah menjadi energi listrik.
Teknologi memang diperlukan, tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik sampah, kemampuan fiskal, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan masyarakat.
Solusi
Ada lima langkah yang perlu menjadi prioritas.
Pertama, pemerintah kabupaten/kota harus menjadikan pemilahan sampah dari rumah tangga sebagai kebijakan wajib yang disertai edukasi, fasilitas, dan insentif. Sampah organik diolah menjadi kompos atau biogas, sedangkan sampah anorganik masuk ke sistem daur ulang.
Kedua, memperkuat TPS3R dan bank sampah hingga tingkat desa. Jawa Tengah memiliki modal sosial berupa banyaknya komunitas, kelompok masyarakat, PKK, karang taruna, dan lembaga desa yang dapat dilibatkan.
Ketiga, membangun kerja sama regional. Tidak semua kabupaten/kota harus memiliki fasilitas pengolahan berteknologi tinggi sendiri. Kerja sama antardaerah akan lebih efisien, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan lahan.
Keempat, memperbesar tanggung jawab produsen melalui prinsip extended producer responsibility (EPR). Industri harus ikut bertanggung jawab terhadap kemasan dan produk yang dihasilkannya, termasuk mendukung pengumpulan dan daur ulang.
Kelima, memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah harus konsisten memberikan sanksi terhadap pembuangan sampah sembarangan, pembakaran ilegal, serta pengelolaan TPA yang tidak memenuhi ketentuan lingkungan.
Di sisi pembiayaan, pemerintah daerah perlu menghitung kebutuhan riil pengelolaan sampah.
Anggaran persampahan tidak boleh hanya dipandang sebagai biaya kebersihan, melainkan investasi kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak bisa menyerahkan seluruh persoalan kepada masyarakat, sementara masyarakat juga tidak bisa terus-menerus menyalahkan pemerintah.
Kita membutuhkan perubahan cara pandang. Sampah bukan sekadar sesuatu yang harus dibuang, melainkan material yang masih memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan benar.
Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, persoalan sampah berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan, keadilan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan generasi mendatang.
Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota dengan karakteristik dan kemampuan berbeda. Karena itu, pendekatan pengelolaannya tidak bisa diseragamkan.
Namun, standar pelayanan, target pengurangan, transparansi data, dan tanggung jawab pemerintah harus sama-sama diperkuat.
Pemerintah provinsi harus menjadi dirigen koordinasi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota menjadi ujung tombak pelaksanaan.
Dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat harus menjadi bagian dari ekosistem penyelesaian.
Jangan sampai kita terlalu sibuk membersihkan sampah yang sudah menumpuk, tetapi lupa menghentikan sumber persoalannya.
Sebab, keberhasilan pemerintah mengelola sampah bukan diukur dari seberapa bersih jalanan setelah disapu, melainkan dari seberapa sedikit sampah yang harus dibuang ke tempat pemrosesan akhir.






