SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan dukungannya terhadap inisiatif Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat miskin agar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemensos terkait pengajuan lahan dan penyusunan proposal.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Sudah dilakukan asesmen terhadap lokasi-lokasi yang kami ajukan. Kami tinggal menunggu hasil penilaian dari tim pusat,” ujarnya usai menghadiri acara Halalbihalal Paguyuban Pensiunan Pengelola Keuangan (P3K) di Gedung Korpri, Rabu (16/4/2025).
Sumarno menjelaskan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah mengirimkan usulan lokasi untuk pendirian Sekolah Rakyat.
Pemprov kini menunggu hasil asesmen dari Kemensos guna menentukan titik-titik yang layak menjadi lokasi sekolah tersebut.
Ia menegaskan, program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang tergolong miskin ekstrem.
Karena itu, proses seleksi dan pendataan dilakukan secara ketat dengan melibatkan masyarakat, agar tidak ada kesalahan dalam penerimaan siswa.
“Kami berharap masyarakat juga turut aktif memberikan masukan, sehingga siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu. Ini demi ketepatan sasaran,” tambahnya.
Pemprov juga akan menggunakan data kemiskinan dari Kemensos sebagai acuan dalam pendataan calon peserta didik.
Hal ini dilakukan agar program benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah.
Berdasarkan informasi dari laman resmi Kemensos, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, yang dimulai pada Juli 2025.
Sementara itu, proses seleksi peserta didik dan rekrutmen tenaga pengajar telah dimulai sejak April 2025.
Calon siswa akan melalui sejumlah tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1 dan 2, hingga tes akademik, psikotes, wawancara orang tua, kunjungan ke rumah, serta pemeriksaan kesehatan.
Dengan program ini, diharapkan anak-anak dari keluarga miskin di Jawa Tengah bisa memperoleh pendidikan yang layak dan memiliki masa depan yang lebih baik. (di)
