SEMARANG, Kabarjateng.id – Kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah mendapat apresiasi di tingkat nasional. Salah satu contohnya terlihat di Kabupaten Semarang yang berhasil menempati peringkat kelima nasional dalam kategori pelayanan publik.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di provinsi tersebut berjalan sangat baik. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi agar prestasi ini tidak menurun.
“Secara umum mal pelayanan publik kita dinilai sudah bagus, termasuk Kabupaten Semarang yang masuk lima besar nasional. Tugas kita sekarang bagaimana mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas ini,” ujar Ahmad Luthfi saat mendampingi Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Semarang, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi atau sistem digital, tetapi terutama ditopang oleh kualitas sumber daya manusia (SDM).
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di garda depan dituntut untuk memiliki orientasi melayani, bukan sebaliknya.
“Saya selalu tekankan bahwa kuncinya ada pada manusianya. ASN harus benar-benar melayani dengan sepenuh hati. Sebagus apa pun aplikasi atau media sosial yang kita sediakan, kalau petugasnya tidak maksimal, hasilnya tidak akan optimal,” tegasnya.
Meski digitalisasi dan pelayanan publik di Jawa Tengah berjalan baik, Ahmad Luthfi menilai masih ada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah integrasi antarinstansi dan dukungan perangkat lunak maupun keras yang mumpuni.
“Sering kali masalah yang muncul adalah software yang lambat atau sistem yang tidak terhubung. Ini perlu koordinasi lintas sektor, terutama dengan Kominfo, agar ke depan tidak ada lagi keluhan masyarakat,” ungkapnya bersama Bupati Semarang, Ngesti Nugraha.
Gubernur juga menekankan pentingnya konsistensi sistem pelayanan publik. Menurutnya, pergantian pemimpin sering kali diikuti dengan perubahan aplikasi, sehingga membingungkan masyarakat.
“Kami mendorong agar ada sistem pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. Kalau setiap ganti pimpinan ganti aplikasi, masyarakat akan kesulitan. Harus ada peta jalan (roadmap) yang jelas agar pelayanan tetap berkesinambungan,” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, M. Toha, menilai pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Semarang sudah cukup baik, terutama dalam aspek digitalisasi.
Hanya saja, menurutnya, masih ada aspek yang perlu ditingkatkan, seperti kenyamanan warga saat mengakses layanan dan perluasan kerja sama dengan instansi lain.
“Beberapa kekurangan yang terlihat sebenarnya di luar kewenangan pemerintah daerah, misalnya terkait kecepatan software atau jaringan. Hal ini perlu sinergi dengan pihak yang lebih kompeten,” jelasnya.
Ia juga sepakat bahwa pelayanan publik harus terintegrasi secara nasional serta diiringi dengan peningkatan kapasitas ASN.
“Petugas pelayanan publik harus bisa memahami dan menjelaskan setiap kebijakan dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat,” pungkasnya. (ar)
