JAKARTA, Kabarjateng.id – Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dinilainya telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Martin mendorong optimalisasi anggaran untuk mendukung program prioritas Polri pada tahun 2026.
Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama Jaksa Agung dan Kapolri yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (7/7/2025).
Rapat tersebut membahas dua agenda utama, yakni Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, termasuk evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk APBN Tahun Anggaran 2024.
“Kinerja Polri patut diapresiasi. Mereka telah menunjukkan kemajuan dalam menekan angka kriminalitas dan mampu beradaptasi dengan tantangan di era digital,” ujar Martin.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan, politisi Fraksi Gerindra tersebut mendorong agar anggaran tahun 2026 diarahkan pada modernisasi sistem kerja Polri.
Ia menyarankan fokus pada pengembangan platform pelaporan digital, peningkatan kemampuan forensik digital, pembaruan peralatan penanganan kejahatan siber, serta pelatihan intensif bagi personel dalam pemanfaatan teknologi informasi.
“Jenis kejahatan saat ini semakin kompleks. Maka, peningkatan teknologi seperti pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), analisis big data untuk mendeteksi pola kejahatan, dan penguatan sistem keamanan siber menjadi sangat penting,” tambahnya.
Selain aspek teknis, Martin juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi publik yang efektif.
Ia mengapresiasi keaktifan Polri dalam memanfaatkan media sosial, namun menilai perlu adanya pendekatan yang lebih terstruktur dalam membangun citra institusi yang modern dan transparan.
“Media sosial sebaiknya dimaksimalkan sebagai sarana edukasi, selain sebagai alat publikasi kinerja. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ungkapnya.
Namun demikian, Martin menegaskan bahwa optimalisasi anggaran harus dibarengi dengan pengawasan ketat.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Setiap alokasi dana negara harus dipertanggungjawabkan secara jelas dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan Polri,” pungkasnya. (di)
