SEMARANG, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya penyelarasan sistem rekrutmen hingga pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari wilayah Jawa Tengah.
Hal ini dilakukan guna memastikan perlindungan yang optimal bagi tenaga kerja migran yang berasal dari provinsi tersebut.
Gubernur menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan model percontohan (role model) yang dapat diadopsi oleh seluruh kabupaten/kota.
Model ini akan menjadi acuan dalam memberikan pendampingan dan pelatihan secara terintegrasi sebelum PMI diberangkatkan ke negara tujuan.
“Saya sudah minta Dinas Ketenagakerjaan untuk menyusun role model yang komprehensif. Mulai dari tahapan rekrutmen hingga proses pemberangkatan PMI, semua harus seragam dan sesuai prosedur,” ujar Luthfi saat menerima kunjungan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, di Semarang, Selasa (15/4/2025).
Berdasarkan data, penempatan PMI asal Jawa Tengah pada tahun 2024 mencapai 66.611 orang.
Sedangkan hingga Maret 2025, jumlahnya telah menyentuh angka 14.361 orang. Sembilan kabupaten menjadi penyumbang terbesar, yakni Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, Kebumen, dan Sukoharjo.
“Jawa Tengah merupakan daerah pengirim PMI terbesar kedua setelah Jawa Timur. Mereka adalah pahlawan devisa, dan pusat-pusat keberangkatan terbanyak ada di sembilan kabupaten tersebut,” jelas Luthfi.
Negara tujuan utama bagi PMI asal Jateng antara lain Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan Singapura. Selain itu, Jerman juga menjadi salah satu negara tujuan alternatif.
Luthfi juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap karakteristik sosial dan budaya tiap daerah.
Menurutnya, pendekatan terhadap PMI tidak bisa disamakan secara umum, karena setiap daerah memiliki kondisi dan kearifan lokal yang berbeda.
“Setiap daerah punya pendekatan sendiri, ada yang berdasarkan data kemiskinan, ada yang karena sudah menjadi tradisi turun-temurun. Ini perlu disinergikan agar pengawasan menjadi lebih mudah dan mengurangi potensi penipuan,” tegasnya.
Di sisi lain, Menteri Abdul Kadir Karding menekankan pentingnya menciptakan ekosistem pelatihan yang baik.
Menurutnya, PMI berlevel keterampilan menengah ke atas memiliki dampak positif tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga dalam hal transfer ilmu dan keahlian.
“Kami juga mendorong adanya peraturan daerah dan pembentukan struktur khusus di tiap kabupaten/kota yang menangani PMI secara langsung. Selain itu, perlu upaya masif dalam edukasi masyarakat agar berangkat ke luar negeri secara legal dan prosedural,” tandas Karding. (di)
