SRAGEN, Kabarjateng.id — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program Kecamatan Berdaya tidak boleh berhenti pada seremoni pencanangan semata, melainkan harus benar-benar berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menghadiri kegiatan Pencanangan Kecamatan Berdaya Serentak di Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, pada Rabu (30/10/2025).
“Program ini bukan hanya slogan. Kecamatan Berdaya harus benar-benar operasional, dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Gubernur di hadapan para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Ia menilai, dengan jumlah penduduk hampir mencapai 38 juta jiwa yang tersebar di 8.573 desa dan 537 kecamatan, Jawa Tengah memerlukan sistem pemerintahan yang efektif agar kebijakan daerah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Posisi kecamatan harus menjadi simpul penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, supaya tidak ada warga yang tertinggal dalam mendapatkan pelayanan,” ujarnya.
Menurut Luthfi, Kecamatan Berdaya dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari kepemudaan, pertanian, pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, hingga kelompok rentan lainnya.
Para camat diharapkan menjadi motor penggerak utama bagi inovasi dan kemandirian di wilayahnya masing-masing.
“Bupati dan wali kota harus mengarahkan para camat agar mampu menjadi penggerak anak muda dan petani milenial. Kita harus siapkan generasi penerus agar Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional,” ujarnya menambahkan.
Selain fokus pada sektor pertanian dan kepemudaan, Gubernur juga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
Ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan BUMD memberi ruang kerja bagi penyandang disabilitas minimal 1–2 persen dari total tenaga kerja.
“Perempuan juga perlu dibekali keterampilan dan pendampingan hukum supaya lebih mandiri, baik secara ekonomi maupun sosial,” kata Luthfi.
Ia menegaskan, tujuan utama dari pelaksanaan Kecamatan Berdaya adalah menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Jika dijalankan konsisten, hasilnya akan terlihat — kemiskinan berkurang, SDM meningkat, dan masyarakat lebih mandiri,” ujarnya optimistis.
Untuk menjamin efektivitas program, Gubernur meminta agar setiap pelaksanaan Kecamatan Berdaya dievaluasi secara berkala dan dilaporkan melalui dasbor digital yang terintegrasi di ruang kerjanya.
“Saya ingin ada dasbor pemantauan langsung di kantor gubernur. Provinsi hanya berperan sebagai pembina teknis, sementara pelaksananya ada di bupati dan wali kota,” jelasnya.
Di akhir sambutannya, Ahmad Luthfi mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat.
“Tidak boleh ada perempuan tanpa perlindungan, disabilitas tanpa pegangan, atau pemuda yang kehilangan arah. Melalui Kecamatan Berdaya, kita wujudkan Jawa Tengah yang makmur, tenteram, dan berkeadilan,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyampaikan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota telah menetapkan lokasi percontohan Kecamatan Berdaya.
Dari total 35 kabupaten/kota, sebanyak 30 daerah telah menerbitkan SK lokasi di 123 kecamatan, sedangkan beberapa wilayah seperti Kudus, Magelang, dan Rembang masih dalam proses penetapan.
Lebih lanjut, 23 kabupaten/kota telah menerbitkan SK Pembina Kecamatan Berdaya, dan 16 di antaranya sudah membentuk SK Tim Pelaksana.
Untuk mempercepat implementasi, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 miliar melalui Dispermadesdukcapil dalam Perubahan Anggaran Tahun 2025. (ar)
