SEMARANG, Kabarjateng.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang kembali mengambil langkah strategis dalam menjaga kualitas pelaksanaan Pemilu 2024. Pada Jumat (20/9/2024), Bawaslu menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif” yang mengusung tema penting, yakni peluncuran Peta Kerawanan Pemilihan Kota Semarang 2024.
Acara ini diadakan di Metro Park View Hotel, Semarang, dan dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari instansi pemerintah, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), partai politik, LSM, TNI, Polri, hingga tokoh masyarakat dan media.
Dalam acara ini, sekitar 100 peserta mendapat wawasan mengenai potensi kerawanan selama tahapan Pemilu 2024. Tiga narasumber utama hadir untuk memberikan perspektif mendalam.
Arif Agung Nugroho dari KPU Kota Semarang menyoroti risiko yang mungkin muncul selama masa kampanye. Dwijaya Samudra dari Bawaslu memberikan pemaparan rinci tentang peta kerawanan khususnya di wilayah Kota Semarang. Sementara itu, Prof. Dr. Ahwan Fanani dari UIN Walisongo melengkapi diskusi dengan analisis akademis tentang potensi pelanggaran dalam pemilu mendatang.
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, membuka acara dengan penegasan mengenai pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemilu.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif menjadi kunci untuk menekan angka pelanggaran dan sengketa yang mungkin terjadi.
“Pengawasan partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk meminimalkan potensi kecurangan. Dengan partisipasi masyarakat, kita bisa memastikan pemilu berjalan lebih bersih dan adil,” ujar Arief Rahman dalam sambutannya.
Puncak dari sosialisasi ini adalah peluncuran Peta Kerawanan Pemilu 2024, yang dirancang sebagai alat mitigasi dini. Peta ini memungkinkan identifikasi lebih dini terhadap wilayah-wilayah yang rentan mengalami pelanggaran.
Arief Rahman menekankan bahwa Bawaslu Kota Semarang menyusun peta ini secara mandiri, berbeda dengan pemilu sebelumnya yang pemetaannya dilakukan oleh Bawaslu RI.
Peta tersebut membagi daerah ke dalam tiga kategori kerawanan, yakni kerawanan tinggi, sedang, dan rendah. Arief menjelaskan bahwa kerawanan tinggi terutama dipicu oleh dua faktor utama, yaitu netralitas aparatur pemerintah dan politik uang.
Untuk mengatasi masalah ini, Bawaslu telah membentuk kelompok kerja bersama dengan TNI, Polri, dan ASN guna menjaga netralitas, serta melaksanakan program Kelurahan Anti-Politik Uang di banyak wilayah.
Selain itu, peta juga mencakup kerawanan sedang yang berkaitan dengan hak pilih, seperti potensi adanya daftar pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.
Arief mengapresiasi upaya KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menegaskan bahwa masukan dari berbagai pihak, termasuk Bawaslu, sudah ditindaklanjuti dengan baik.
Sedangkan kerawanan rendah lebih berkaitan dengan pelaksanaan teknis pemilu dan kampanye dari calon-calon kepala daerah.
Meskipun dalam kategori ini ancaman pelanggaran relatif rendah, Bawaslu tetap mengawasi secara ketat agar tahapan ini tetap berjalan sesuai aturan.
Arief menutup acara dengan harapan bahwa para peserta sosialisasi dapat menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat luas.
Dengan demikian, seluruh pihak dapat berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas.
“Kami sangat berharap bapak ibu yang hadir hari ini bisa menjadi perpanjangan informasi bagi masyarakat, agar Pemilu 2024 di Kota Semarang maupun Jawa Tengah bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya. (di)
