SEMARANG, Kabarjateng.id – Layanan transportasi Batik Solo Trans (BST) kini menghadapi tantangan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Tiga dari lima koridor yang selama ini beroperasi masih bergantung pada pembiayaan Kementerian Perhubungan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, usai bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur, Rabu (1/10/2025).
Pertemuan itu membahas kelanjutan program layanan buy the service (BTS) yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi aglomerasi di wilayah Soloraya.
Respati menjelaskan, dari lima koridor BST, tiga dibiayai Kemenhub, sementara dua sisanya ditanggung oleh APBD Kota Surakarta.
“Selain lima koridor, layanan BST juga diperkuat dengan tujuh armada feeder. Secara keseluruhan, setiap hari sekitar 13 ribu hingga 14 ribu penumpang di kawasan Soloraya terlayani,” jelasnya.
Namun, dengan adanya rencana penghentian dukungan anggaran pusat, Pemkot Surakarta bersama daerah lain di sekitar Solo didorong untuk menyiapkan kemandirian pembiayaan.
“Mayoritas pengguna BST ini justru berasal dari kabupaten sekitar. Maka perlu ada mekanisme cost sharing agar layanan ini tetap berlanjut,” tambah Respati.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Batik Solo Trans sudah menjadi bagian dari roadmap transportasi aglomerasi Jawa Tengah.
Menurutnya, model transportasi ini telah berjalan baik dan berbeda dari daerah lain karena terintegrasi dengan baik, termasuk melibatkan perusahaan otobus lokal.
“BST ini sudah punya roadmap yang jelas, berbeda dengan daerah lain yang masih bersaing dengan angkutan konvensional tanpa konsep matang. Di Solo, ini sudah terbukti berjalan,” ungkapnya.
Gubernur pun meminta Dinas Perhubungan Jateng bersama seluruh pemangku kepentingan segera melakukan rapat koordinasi.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi agar operasional BST tidak terhenti.
“Saya minta segera dibahas secara teknis bersama dinas terkait. Prinsipnya, ini harus jalan dengan pola berbagi peran,” tegasnya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, yang turut hadir dalam pertemuan itu menambahkan bahwa solusi terbaik adalah dengan mengedepankan semangat gotong royong antar daerah.
“Gubernur akan memfasilitasi pertemuan dengan para bupati dan wali kota se-Soloraya untuk mencari kesepakatan bersama. Harapannya nanti tercapai solusi yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya. (rs)
