SEMARANG, Kabarjateng.id — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.
Dukungan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (clean government and good governance).
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi dalam kegiatan entry meeting bersama tim BPK yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Senin, 13 Oktober 2025.
“Objek dan materi pemeriksaan ini jelas. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mendukung sepenuhnya, karena pemeriksaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan organisasi,” ujar Luthfi.
Ia menekankan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan penggerak utama pembangunan di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, kinerja yang optimal mutlak diperlukan.
“Pemeriksaan ini memberikan manfaat besar. Kita bisa segera mengetahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki, baik dari sisi keuangan maupun kinerja,” lanjutnya.
Luthfi juga menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK ini sejalan dengan program prioritas yang dijalankan bersama Wakil Gubernur Taj Yasin.
Salah satu fokusnya adalah mewujudkan good and clean government serta collaborative governance melalui peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bentuk penilaian independen dari pihak eksternal.
“Dengan sudut pandang yang berbeda, penilaian dari luar ini bisa memberikan masukan yang lebih tajam dan obyektif, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar untuk perbaikan,” ujarnya.
Sumarno meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD yang menjadi objek pemeriksaan agar menyampaikan data secara terbuka dan sesuai kondisi sebenarnya.
Dengan begitu, rekomendasi yang diberikan BPK bisa tepat sasaran. Ia juga mengapresiasi langkah BPK yang turut menilai program ketahanan pangan di daerah, karena penilaian tersebut penting untuk memperkuat kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.
BPK Perwakilan Jawa Tengah tahun ini melakukan pemeriksaan kepatuhan dan kinerja pada tujuh bidang utama di lingkungan Pemprov Jateng.
Bidang tersebut mencakup pengelolaan pajak dan retribusi daerah, aset milik daerah, pengadaan barang dan jasa, pelayanan kesehatan di RSUD dr. Moewardi dan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo, operasional Bank Jateng, operasional PT BPR BKK Jateng (Perseroda), serta program peningkatan ketahanan pangan.
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan pada September 2025, dengan fokus pada kegiatan yang didanai anggaran tahun 2024 hingga triwulan III 2025.
Pemeriksaan mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Rahmatullah menambahkan, pemeriksaan kinerja di bidang ketahanan pangan merupakan bagian dari program tematik BPK secara nasional.
“Kami akan menilai sejauh mana kebijakan yang disusun Pemprov Jateng bersama pemerintah kabupaten/kota sudah komprehensif dalam mendukung ketahanan pangan,” tuturnya. (rs)
