SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program ini dinilai menjadi solusi efektif untuk menghindarkan masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal maupun jeratan rentenir yang merugikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maemoen, menyampaikan hal itu saat menghadiri puncak acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Jawa Tengah 2025 bertema “Jawara” (Jangkau Warga Optimalkan Akses Keuangan) di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Minggu (2/11/2025).
Menurut Sumarno, salah satu tantangan besar dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan di kalangan UMKM adalah masih maraknya tawaran pinjaman cepat tanpa agunan dari rentenir maupun pinjol ilegal.
Meski tampak mudah, praktik tersebut justru berisiko tinggi karena bunga yang mencekik dan tidak adanya perlindungan hukum bagi peminjam.
“Pemerintah provinsi tidak bisa bekerja sendiri dalam memperluas inklusi keuangan. Dibutuhkan kolaborasi dari seluruh pihak, baik industri jasa keuangan maupun OJK, agar tata kelola keuangan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan,” ujar Sumarno.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berencana fokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi komunitas nelayan di tahun mendatang.
Menurutnya, perhatian terhadap kelompok ini sangat penting karena mereka kerap menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat faktor cuaca.
“Kami berterima kasih kepada OJK atas inisiatifnya menyasar kampung nelayan. Langkah ini sejalan dengan upaya Pemprov Jateng meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan bahwa program inklusi keuangan bagi nelayan akan diarahkan agar mereka tetap memiliki sumber penghasilan ketika tidak bisa melaut.
“OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan nasional mencapai 98 persen pada 2045. Saat ini, tingkat literasi baru mencapai 66,46 persen dan inklusi 80 persen. Sinergi dengan berbagai lembaga, termasuk BPS, diharapkan mampu memperkecil kesenjangan tersebut,” ungkap Friderica.
Kepala Kantor OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, turut mengapresiasi dukungan Pemprov Jateng dalam pelaksanaan BIK 2025.
Ia menyebutkan, selama kegiatan berlangsung, tercatat 828 kegiatan dengan 164 ribu peserta, serta nilai transaksi inklusi keuangan mencapai Rp 852,98 miliar.
“Melalui tema Jawara, antusiasme masyarakat dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan menunjukkan semangat bersama untuk mewujudkan Jawa Tengah yang makin maju dan sejahtera,” tutup Hidayat. (rs)
