JAKARTA, Kabarjateng.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam mendukung rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).
Dukungan tersebut difokuskan pada kepastian ketersediaan lahan serta kesesuaian tata ruang.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat menghadiri Rapat Tingkat Menteri terkait pembangunan Sekolah Terintegrasi yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Menurut Ossy, program prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk dari Kementerian ATR/BPN.
“Kami siap memberikan dukungan penuh, khususnya dalam memastikan ketersediaan tanah dan pengaturan ruang yang sesuai dengan ketentuan,” ujarnya dalam rapat yang diikuti para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, baik secara langsung maupun daring.
Ia menjelaskan, proses pembangunan sekolah akan berjalan lebih cepat apabila lahan telah tersedia.
Tanah tersebut dapat bersumber dari pemerintah daerah maupun aset negara seperti milik BUMN dan BUMD.
Dalam kondisi tersebut, peran ATR/BPN adalah memastikan status hukum tanah, melakukan verifikasi, pengukuran, pendaftaran, hingga penerbitan sertipikat.
Lebih lanjut, Ossy menyebutkan bahwa pemanfaatan aset negara, termasuk lahan eks perkebunan dan tanah telantar, dapat menjadi alternatif penyediaan lahan.
Penyesuaian tata ruang dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan tanah telantar telah memiliki dasar hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, yang memungkinkan penggunaan lahan untuk kepentingan umum, termasuk sektor pendidikan.
Meski demikian, Ossy mengingatkan agar pembangunan Sekolah Terintegrasi tidak mengorbankan lahan pertanian produktif.
Menurutnya, pengendalian alih fungsi lahan, khususnya sawah, merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Sebisa mungkin pembangunan tidak dilakukan di lahan pertanian produktif,” tegasnya.
Wamen Ossy juga menegaskan kesiapan ATR/BPN untuk terus berkolaborasi dengan Kemenko PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar program Sekolah Terintegrasi dapat direalisasikan sesuai target.
“Kami siap mendampingi seluruh proses pengadaan tanah hingga sertipikasi, sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan pentingnya kejelasan status lahan sebagai kunci percepatan pembangunan Sekolah Terintegrasi.
Ia menyatakan pemerintah berkomitmen memastikan seluruh aspek pendukung, mulai dari lahan, regulasi, hingga anggaran, agar pelaksanaan program dapat berjalan tanpa hambatan sesuai arahan Presiden.
