SEMARANG | Kabarjateng.id – Penanganan kekeringan di Jawa Tengah terus diperluas. Tak hanya memenuhi kebutuhan air bersih warga, pemerintah juga mulai mengantisipasi dampak kemarau terhadap lahan pertanian dan produksi pangan.
Hingga 28 September 2026, sebanyak 75.463.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di 33 kabupaten/kota.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat, distribusi air tersebut berlangsung sejak 5 Juni 2026 dan telah menjangkau 255 kecamatan serta 784 desa/kelurahan.
Jumlah penerima manfaat mencapai 1.557.333 kepala keluarga atau sekitar 2.341.548 jiwa.
Dukungan air bersih berasal dari sejumlah sumber. Sebanyak 36.448.900 liter bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota.
Kemudian, sebanyak 259.000 liter berasal dari dukungan APBN.
Sementara 38.755.100 liter lainnya merupakan bantuan dari kalangan swasta melalui CSR serta organisasi nonpemerintah atau NGO.
Beberapa daerah tercatat mendapat distribusi air dalam jumlah cukup besar, di antaranya Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan kekeringan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Pemerintah daerah, BPBD, PMI, TNI-Polri, sektor swasta hingga organisasi kemasyarakatan dilibatkan dalam penanganan tersebut.
“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI-Polri bergerak,” kata Ahmad Luthfi, Rabu, 30 September 2026.
Menurut dia, distribusi air bersih kepada masyarakat terus dilakukan melalui tangki-tangki air di wilayah yang membutuhkan.
Namun, persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga.
Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu lahan pertanian apabila pasokan air untuk sawah tidak segera ditangani.
Luthfi pun meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta jajaran TNI untuk memetakan lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai, termasuk kebutuhan pasokan air untuk lahan pertanian.
Sejumlah langkah disiapkan, di antaranya optimalisasi jaringan irigasi, sumurisasi dan pipanisasi untuk membantu memenuhi kebutuhan air pada lahan pertanian yang terdampak.
“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi,” ujarnya.
Luthfi berharap berbagai intervensi tersebut mampu menjaga produktivitas pertanian sehingga target produksi padi dan komoditas pangan di Jawa Tengah tetap dapat dipertahankan.
“Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” katanya.
Menurut Luthfi, penanganan harus dilakukan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Dengan pemetaan yang lebih rinci, bantuan air dapat diarahkan ke lokasi yang benar-benar membutuhkan dan tidak berjalan secara parsial.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen sebelumnya mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau.
Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan sejumlah langkah apabila kondisi kekeringan semakin meluas.
Salah satunya dengan mengusulkan pelaksanaan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Penguatan infrastruktur penyimpan air juga menjadi bagian dari upaya menghadapi musim kemarau.
Pembangunan serta penguatan tanggul dan bendungan terus didorong agar ketersediaan air dapat lebih terjaga saat musim hujan tiba.
Sementara bagi sektor pertanian, pemerintah menyiapkan skema perlindungan bagi petani yang mengalami risiko gagal panen.
“Untuk antisipasi dampak kekeringan bagi petani juga sudah disiapkan asuransi gagal panen,” kata Taj Yasin. (dkp)
