JOMBANG | Kabarjateng.id – Rais Am Nahdlatul Ulama (NU) dinilai harus menjadi figur yang mampu mencerminkan keteladanan sekaligus menjaga standar moral organisasi.
Posisi tersebut dianggap bukan hanya berkaitan dengan kepemimpinan keagamaan, tetapi juga menyangkut kepercayaan warga nahdliyin.
Pandangan itu disampaikan penggagas Komisi Pemberantasan Korupsi Nahdlatul Ulama (KPK NU), Muhammad Sholihin, saat berada di kawasan Muktamar ke-35 NU, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026).
Sholihin mengatakan, seorang Rais Am semestinya memiliki integritas yang kuat dan terbuka terhadap berbagai bentuk kritik.
Menurutnya, kejelasan mengenai harta kekayaan menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap seorang tokoh yang menjadi panutan umat.
“Rais Am berada pada posisi yang menjadi rujukan moral warga NU. Karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan integritas harus dijawab secara terbuka dan proporsional,” kata Sholihin.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya terkait laporan polisi terhadap Kiai Musta’in Syafi’i, yang dikenal sebagai pengajar di Pondok Pesantren Tebuireng.
Pelaporan tersebut, menurut Sholihin, dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Rais Am PBNU.
Menurut dia, situasi tersebut cukup memprihatinkan karena berlangsung ketika Muktamar NU sedang berlangsung.
Ia berharap perbedaan pendapat di antara tokoh dan warga NU tidak berkembang menjadi persoalan yang justru merusak suasana muktamar.
Sholihin berpandangan, pernyataan Kiai Musta’in Syafi’i seharusnya dilihat sebagai kritik yang berangkat dari kepedulian terhadap moral kepemimpinan.
Ia menolak anggapan bahwa kritik tersebut secara otomatis merupakan pencemaran nama baik atau fitnah.
Ia menjelaskan, pesan yang disampaikan Kiai Musta’in berkaitan dengan pentingnya memastikan sumber harta seorang pemimpin dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan.
Prinsip tersebut, kata Sholihin, sejalan dengan semangat kehati-hatian dalam mengelola amanah umat.
Sholihin kemudian mencontohkan sikap Sayyidina Umar yang dikenal tegas dalam mengawasi penggunaan harta umat.
Baginya, nilai tersebut relevan untuk diterapkan dalam kehidupan organisasi saat ini.
“Ketika seorang kiai menyampaikan kritik karena kecintaannya kepada ulama dan NU, semestinya hal itu menjadi bahan perenungan. Kritik tidak selalu berarti serangan,” ujarnya.
Tokoh NU asal Indramayu, Jawa Barat, tersebut berharap semua pihak mengutamakan dialog dan tabayun dalam menyelesaikan persoalan.
Ia menilai cara tersebut penting agar perbedaan pandangan tidak mengganggu persatuan warga NU.
Menurut Sholihin, menjaga integritas pemimpin dan menjunjung tinggi tradisi kritik yang sehat merupakan bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap NU. (di)
