BALI | Kabarjateng.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mendapat apresiasi atas upayanya dalam menangani persoalan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan.
Berbagai inovasi pengelolaan sampah mulai diterapkan, tidak hanya untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi juga mengolah sampah menjadi sumber energi dan bahan bakar industri.
Atas langkah tersebut, Pemprov Jawa Tengah menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tempo Media Group dalam kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Penghargaan diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali Batch II 2026 yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center, Jumat (28/8/2026) malam.
Pada kategori yang sama, Jawa Timur juga memperoleh penghargaan.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Wonosobo ditetapkan sebagai daerah terbaik untuk kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan ASRI.
Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa persoalan sampah membutuhkan pola penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Menurutnya, mengandalkan TPA sebagai tempat pembuangan akhir bukan solusi jangka panjang.
Karena itu, Pemprov Jateng membagi strategi pengelolaan berdasarkan jumlah dan karakteristik sampah.
Daerah yang menghasilkan sampah lebih dari 1.000 ton per hari diarahkan menggunakan konsep aglomerasi dan regional melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Sementara daerah dengan produksi sampah sekitar 100 hingga 200 ton per hari didorong menerapkan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
“Pengelolaan sampah kita bagi dalam beberapa klaster. Untuk volume besar kita dorong aglomerasi dan regional, termasuk untuk PSEL. Sementara yang 100-200 ton per hari kita arahkan menggunakan RDF,” ujar Luthfi.
Konsep aglomerasi tersebut mulai dikembangkan melalui kolaborasi dengan Danantara.
Melalui skema ini, sampah diolah agar memiliki nilai tambah dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.
Di kawasan Semarang Raya, misalnya, pengembangan melibatkan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.
Sementara Pekalongan Raya mencakup Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Batang.
Adapun wilayah Tegal Raya melibatkan Kota Tegal, Kabupaten Tegal, serta Brebes.
Pengembangan pengelolaan sampah berbasis kawasan juga diarahkan untuk Soloraya yang mencakup Surakarta, Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Boyolali, hingga Salatiga.
Untuk teknologi RDF, penerapannya telah berjalan di sejumlah daerah seperti Cilacap, Banyumas, Kudus, dan Magelang.
Hasil pengolahan sampah tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif bagi industri semen.
Pemprov Jateng juga menyiapkan langkah untuk menangani sampah yang sudah menumpuk di sejumlah TPA.
Salah satunya di TPA Jatibarang, Kota Semarang, yang direncanakan mendapat penanganan melalui kerja sama dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk mengolah timbunan sampah menjadi bahan bakar solar.
Di kawasan Soloraya, pemerintah provinsi turut membuka peluang investasi guna mengolah timbunan sampah yang sudah ada.
Sejumlah calon investor diarahkan untuk melihat potensi ekonomi dari sektor pengelolaan sampah tersebut.
Meski demikian, Luthfi menekankan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak boleh hanya berfokus pada hilir.
Pengurangan sampah sejak dari sumbernya menjadi langkah penting agar volume yang masuk ke TPA dapat ditekan.
Ia mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah, mengurangi, dan mengelola sampah sejak dari rumah maupun lingkungan masing-masing.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Desa Mandiri Sampah.
“Persoalan sampah tidak hanya bagaimana mengolah timbunan di TPA. Dari hulunya juga harus kita selesaikan. Kesadaran masyarakat menjadi bagian penting,” katanya.
Menurut Luthfi, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Jateng untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Selain tingkat provinsi, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah juga memperoleh penghargaan dalam kategori lainnya.
Kabupaten Rembang menjadi terbaik pertama tingkat kabupaten dalam kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan.
Kota Tegal menempati posisi terbaik kedua untuk kategori yang sama di tingkat pemerintah kota.
Sementara itu, Kota Salatiga meraih peringkat terbaik pertama tingkat pemerintah kota dalam kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan.
“Dari Jawa Tengah banyak yang dapat penghargaan, termasuk pemerintah provinsi. Ada Kabupaten Rembang, Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kabupaten Wonosobo. Ini menjadi motivasi kita untuk lebih giat dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat,” tutur Luthfi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa isu lingkungan dan sampah menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat.
Pemerintah bahkan menargetkan terwujudnya kondisi tanpa sampah atau zero waste pada 2029.
Menurut Tito, penghargaan bagi daerah berprestasi bukan hanya bentuk apresiasi.
Pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan berupa insentif fiskal untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja pembangunan dan pelayanan publik.
Penghargaan tersebut sekaligus mempertegas perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah.
Sampah tidak lagi sekadar dikumpulkan dan dibuang, tetapi harus dikurangi sejak sumbernya, diproses dengan teknologi yang tepat, serta dimanfaatkan kembali sehingga mampu memberikan nilai ekonomi dan menghasilkan energi. (dkp)
