SEMARANG | Kabarjateng.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan dua tokoh untuk menjadi calon Pahlawan Nasional pada 2026.
Keduanya adalah KH Saleh Darat yang berasal dari Kota Semarang serta Raden Mas Margono Djojohadikusumo dari Banyumas.
Selain dua tokoh tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga kembali mengusulkan lima nama yang pada periode sebelumnya telah diajukan, tetapi belum memperoleh keputusan dari Presiden.
Kelima tokoh itu yakni Mayjen TNI (Purn) dr Rudiono Kertopati dari Purworejo yang dikenal atas kiprahnya di bidang persandian, Raden Mas Bambang Suprapto Djoyo Kusumo dari Banyumas, Basuki Probo Winoto selaku pendiri Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dari Salatiga, dr Kariadi yang merupakan tokoh pendiri RS Kariadi Semarang, serta Jenderal TNI (Purn) Bambang Sugeng dari Temanggung yang memiliki peran dalam sejarah perjuangan Serangan 11 Maret.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Isriadi Widodo, mengatakan proses pengajuan gelar Pahlawan Nasional dilakukan melalui sejumlah tahapan.
Aspirasi masyarakat terlebih dahulu dibahas dan diteliti di tingkat daerah sebelum diajukan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Menurut Isriadi, dua nama yang secara khusus diusulkan Jawa Tengah pada 2026 adalah KH Saleh Darat dan Raden Mas Margono Djojohadikusumo.
Untuk Margono Djojohadikusumo, pengajuan dilakukan oleh Seruan Eling Banyumasan, sebuah paguyuban masyarakat yang memiliki hubungan dengan wilayah Banyumas.
Pengusulan tersebut telah dimulai sejak Maret 2025.
Setelah melewati proses kajian serta melengkapi berbagai dokumen persyaratan di tingkat provinsi, rekomendasi Gubernur Jawa Tengah kemudian disampaikan kepada Kementerian Sosial pada 6 April 2026.
Isriadi menjelaskan, Margono memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
Salah satu kiprahnya adalah keterlibatan dalam pembentukan Bank Negara Indonesia (BNI).
Menurut dia, keberadaan bank nasional tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam membangun perekonomian Indonesia setelah merdeka.
Selain dikenal dalam bidang ekonomi, Margono juga pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Ia kemudian dipercaya menduduki posisi Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada periode awal pemerintahan Indonesia.
Namanya juga tercatat dalam berbagai peristiwa penting selama masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk keterlibatan dalam proses diplomasi yang berkaitan dengan Perjanjian Roem-Roijen dan Konferensi Meja Bundar.
Isriadi menegaskan, pencalonan Margono sebagai Pahlawan Nasional tidak didasarkan pada hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pengusulan tersebut sepenuhnya mengacu pada rekam jasa dan kontribusi Margono bagi bangsa dan negara.
Ia juga membantah adanya informasi mengenai penolakan keluarga Presiden terhadap pencalonan Margono.
Menurut Isriadi, persetujuan keluarga telah diberikan secara tertulis dan menjadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses administrasi pengajuan.
Saat ini, seluruh nama yang diusulkan telah masuk dalam proses penilaian Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
Tahapan selanjutnya menjadi bagian dari mekanisme pemerintah pusat sebelum keputusan akhir ditetapkan.
Pemprov Jawa Tengah menyadari bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan kewenangan Presiden dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Gelar.
Karena itu, pemerintah daerah belum dapat memastikan kapan keputusan mengenai tujuh tokoh tersebut akan diterbitkan.
Isriadi menegaskan, Pemprov Jawa Tengah akan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah pusat. (dkp)
