JAKARTA | Kabarjateng.id — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum angkat bicara mengenai polemik pernyataan Budi Arie di hadapan Presiden Joko Widodo yang menyebut adanya perubahan sebelum 2029.
Menurut Anas, pernyataan tersebut tidak perlu menjadi bahan perdebatan panjang.
Anas menilai, memperpanjang polemik justru berisiko membuat pembahasan politik terjebak pada perdebatan yang berulang dan saling menyalahkan.
Ia lebih memilih agar perhatian diarahkan pada upaya menciptakan situasi politik nasional yang lebih kondusif.
Menurut Anas, kondisi tersebut dapat diwujudkan melalui sejumlah langkah, terutama dengan memperbaiki kinerja pemerintah, membangun komunikasi publik yang lebih efektif, serta memastikan Presiden memperoleh informasi yang akurat dari jajaran pemerintahan.
Anas mengatakan, peningkatan kinerja pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Kebijakan yang sudah dibuat perlu dijalankan secara tepat sehingga memberikan hasil maksimal bagi publik.
Di sisi lain, kebijakan yang menuai kritik dari masyarakat juga tidak seharusnya dipertahankan tanpa evaluasi.
Pemerintah, menurut Anas, perlu terbuka melakukan perbaikan apabila ditemukan persoalan, baik pada substansi kebijakan maupun dalam pelaksanaannya.
Selain kinerja, Anas menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Kebijakan yang baik, menurut dia, harus disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
Ketika muncul kritik, pemerintah juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka, tenang, dan berdasarkan fakta.
Komunikasi yang buruk dinilai dapat memunculkan kesalahpahaman sekaligus memperbesar persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan dialog.
Karena itu, pemerintah tidak hanya dituntut menghasilkan kebijakan yang tepat, tetapi juga mampu menjelaskan alasan, tujuan, serta dampak kebijakan tersebut kepada masyarakat.
Anas juga mengingatkan pentingnya proses verifikasi terhadap berbagai laporan yang diterima Presiden.
Ia menilai informasi dari jajaran pemerintahan perlu diperiksa secara cermat agar tidak hanya menampilkan sisi positif secara berlebihan.
Menurutnya, laporan yang diterima Presiden harus menggambarkan kondisi nyata di lapangan dan didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut penting agar keputusan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai dengan situasi yang dihadapi masyarakat.
“Presiden perlu laporan yang objektif-optimistis, bukan polesan pemanis,” ujar Anas.
Ia berharap para pembantu Presiden yang bertugas melakukan pemeriksaan dan telaah informasi dapat bekerja secara profesional serta menyampaikan kondisi secara apa adanya.
Anas meyakini, perbaikan kinerja pemerintah, komunikasi yang lebih baik, serta tersedianya informasi yang objektif dapat membantu menciptakan suasana politik yang lebih stabil.
Baginya, demokrasi tidak hanya membutuhkan situasi yang aman dan tertib, tetapi juga harus mampu menghasilkan kebijakan yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Demokrasi kita harus dijaga untuk terus bergerak maju, sehat, dan produktif. Bukan yang maju-mundur, penuh retakan, dan sering disertai patahan,” kata Anas.
Ia mengajak seluruh pihak tidak menghabiskan energi pada konflik dan perdebatan politik yang tidak produktif.
Energi bangsa, menurutnya, lebih baik diarahkan untuk memperkuat demokrasi serta mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menjawab persoalan masyarakat.
“Berkah demokrasi kita, jangan jadi retakan dan patahan. Energi bangsa ini lebih baik difokuskan dan dicurahkan untuk membangun demokrasi produktif,” pungkasnya. (dkp)
