BREBES | Kabarjateng.id — Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) DPD Jawa Tengah terus melakukan konsolidasi menjelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) AKSI yang akan digelar pada 8–10 September 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta.
Persiapan dilakukan untuk memastikan keterlibatan AKSI Jawa Tengah dalam forum nasional tersebut berjalan maksimal.
Selain memperkuat koordinasi antar kepala desa, Rakornas akan menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan desa yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.
Salah satu isu yang akan menjadi perhatian AKSI Jawa Tengah adalah keberlanjutan serta penguatan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua AKSI DPD Jawa Tengah, Slamet Becco, menyampaikan bahwa Rakornas memiliki arti penting sebagai wadah menyatukan berbagai aspirasi kepala desa dari seluruh Indonesia.
Menurutnya, persoalan yang muncul di daerah perlu dirumuskan terlebih dahulu agar aspirasi yang disampaikan dalam forum nasional memiliki arah dan tujuan yang jelas.
“Rakornas menjadi kesempatan bagi kepala desa untuk memperkuat kebersamaan, menyatukan berbagai aspirasi dari daerah, sekaligus membangun sinergi dalam memperjuangkan kebutuhan pemerintahan desa,” ujar Becco.
Ia berharap masukan dari Jawa Tengah dapat menjadi bagian dari pembahasan nasional, khususnya terkait kebijakan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
AKSI Jawa Tengah memandang Dana Desa sebagai salah satu sumber pembiayaan penting untuk mendukung berbagai program di tingkat desa.
Karena itu, penguatan kembali alokasi Dana Desa dari APBN dinilai diperlukan agar pemerintah desa memiliki kemampuan fiskal yang lebih memadai.
Dana tersebut selama ini dibutuhkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, pemberdayaan warga, hingga pengembangan potensi ekonomi desa.
Dengan dukungan anggaran yang cukup, pemerintah desa dinilai lebih leluasa menyusun program sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Aspirasi mengenai penguatan Dana Desa tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu agenda strategis yang dibawa AKSI Jawa Tengah dalam Rakornas di Gedung DPR RI.
Becco menegaskan bahwa perjuangan terhadap kepentingan desa harus dilakukan melalui komunikasi dan konsolidasi yang terarah.
Ia berharap suara kepala desa dari Jawa Tengah dapat ikut memperkuat agenda pembangunan desa secara nasional.
“Kami berharap aspirasi dari Jawa Tengah tidak hanya menjadi catatan daerah, tetapi bisa menjadi bagian dari perjuangan bersama untuk kepentingan desa di seluruh Indonesia,” katanya.
Ia menambahkan, perhatian terhadap desa tidak hanya dapat diukur dari besarnya anggaran.
Lebih dari itu, diperlukan kebijakan yang memberikan ruang bagi desa untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Becco, desa memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu ujung tombak pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Penguatan desa diyakini akan berdampak terhadap peningkatan kemandirian ekonomi serta kualitas pelayanan publik.
“Membangun Indonesia harus dimulai dari desa. Desa yang kuat akan melahirkan masyarakat yang berdaya, perekonomian yang berkembang, serta pelayanan publik yang semakin baik. Karena itu, memperjuangkan desa berarti ikut membangun masa depan Indonesia,” tegasnya.
Becco berharap Rakornas AKSI menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan desa.
Selain membahas agenda organisasi, pertemuan tersebut diharapkan mempererat solidaritas kepala desa dari berbagai wilayah.
Dengan persatuan yang lebih kuat, kebutuhan masyarakat desa dapat disuarakan secara lebih efektif di tingkat nasional.
“Kami ingin memastikan suara desa benar-benar mendapat tempat dalam setiap kebijakan pembangunan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan masa depan masyarakat desa,” pungkas Becco.
Rakornas AKSI di Jakarta diharapkan menjadi sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan pemangku kebijakan nasional.
Forum tersebut sekaligus diharapkan mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta kesejahteraan warga desa. (wb)
