JAKARTA | Kabarjateng.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan praktik korupsi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (15/10/2026).
Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan puluhan orang serta menyita uang tunai sekitar Rp1,9 miliar.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, termasuk pihak yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026) pagi.
Berdasarkan pantauan awak media, rombongan tiba sekitar pukul 06.58 WIB.
Hamenang yang mengenakan jaket hitam, topi, kacamata, dan masker terlihat langsung memasuki gedung pemeriksaan tanpa memberikan keterangan kepada wartawan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kedua pejabat tersebut termasuk di antara sembilan orang yang dibawa dari Klaten ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Dari sembilan orang yang dibawa ke Jakarta tersebut, di antaranya adalah Bupati Klaten dan Kepala Perwakilan BPK Jateng,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat pagi.
Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang di wilayah Klaten pada Kamis (15/10/2026). Sementara itu, satu orang lainnya ditangkap di wilayah Jakarta.
Dari hasil pemeriksaan awal di daerah, sembilan orang kemudian dibawa ke Jakarta.
Mereka menjalani pemeriksaan lanjutan bersama satu orang yang lebih dahulu diamankan di ibu kota.
Dengan demikian, terdapat 10 orang yang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK pada Jumat pagi, berdasarkan keterangan yang disampaikan lembaga antirasuah tersebut.
Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik KPK turut menyita uang tunai senilai kurang lebih Rp1,9 miliar.
Petugas juga mengamankan sebuah wadah menyerupai tong atau ember berwarna biru yang diduga berkaitan dengan penyimpanan uang.
Budi Prasetyo menjelaskan, uang tunai tersebut merupakan salah satu barang bukti yang ditemukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan.
Ia juga menyebut wadah berwarna biru itu diduga digunakan untuk menampung atau menyimpan uang yang berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh Bupati Klaten.
Penyidik masih mendalami asal-usul uang tersebut, termasuk kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.
Lima Klaster Dugaan Korupsi Didalami
KPK mengungkapkan, penyelidikan perkara ini mencakup lima klaster dugaan korupsi.
Lingkupnya meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta dugaan pemberian uang kepada pihak BPK.
Pemberian yang diduga melibatkan pihak BPK tersebut disinyalir berkaitan dengan upaya pengondisian audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
KPK perlu mengungkap peran masing-masing pihak beserta bukti yang mendukung perkara tersebut.
KPK menyatakan telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pengumuman resmi mengenai identitas tersangka dan konstruksi perkara dijadwalkan disampaikan melalui konferensi pers pada Jumat (16/10/2026) sore.
Penetapan tersangka tersebut diharapkan memperjelas dugaan praktik korupsi yang tengah diusut, termasuk aliran uang serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. (Ags)
