JEPARA | Kabarjateng.id – Ancaman kekurangan air bersih selama musim kemarau mendorong Pemerintah Kabupaten Jepara mengambil langkah antisipatif.
Tidak hanya mengandalkan bantuan air tangki, pemerintah kini memperluas pembangunan sumur bor dan jaringan pipanisasi di sejumlah daerah yang selama ini rentan terdampak kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jepara, Arwin Noor Isdiyanto, mengatakan penanganan kekeringan dilakukan dengan memadukan langkah darurat dan program jangka panjang.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari arahan Bupati Jepara H. Witiarso Utomo agar persoalan air bersih dapat ditangani secara lebih permanen.
Arwin menyampaikan hal itu saat ditemui di Kantor BPBD Jepara, Rabu (26/8/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan sumber air menjadi salah satu prioritas karena diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap distribusi air saat musim kemarau.
“Program ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Jepara melalui APBD dengan sejumlah CSR perusahaan, seperti Bank Jateng, BKK, dan PT Telkom Indonesia,” ujarnya.
Salah satu dukungan dari sektor swasta datang melalui program CSR Bank Jateng.
Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung penyediaan sarana air bersih di lima desa, yakni Clering, Cepogo, Banjaran, Kepuk, dan Tunahan.
Program itu diperkirakan mampu memberikan manfaat bagi sekitar 1.760 kepala keluarga.
Sementara dari sisi pemerintah daerah, APBD Jepara 2026 telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk pembangunan sumur dan jaringan air bersih.
Dukungan pembiayaan juga diperkuat dengan CSR Bank Jateng senilai Rp300 juta yang diarahkan untuk pembangunan jaringan distribusi air.
Pemkab Jepara menargetkan pembangunan infrastruktur tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang.
Pemerintah bahkan berharap titik-titik yang selama ini mengalami kekeringan dapat semakin berkurang hingga tidak lagi menjadi persoalan pada 2027 mendatang, termasuk kawasan Karimunjawa.
“Kita harapkan di 2027 nanti sudah tidak ada lagi lokasi-lokasi kekeringan, termasuk di Karimunjawa,” kata Arwin.
Sambil menunggu pembangunan sarana air selesai, BPBD tetap memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan.
Sejak Juli 2026, petugas telah mengerahkan 54 truk tangki untuk mengirimkan sekitar 216 ribu liter air bersih ke tiga desa, yaitu Kedungmalang, Tunahan, dan Sumberrejo.
Menurut Arwin, distribusi air tersebut merupakan penanganan sementara.
Pemerintah tetap berupaya menyelesaikan sumber persoalan di setiap wilayah agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan tangki. Salah satunya di Desa Kedungmalang.
Perumda Air Minum saat ini melakukan perbaikan terhadap kebocoran jaringan pipa serta pompa yang sebelumnya mengganggu pelayanan.
Seiring proses perbaikan, kondisi pasokan air di wilayah tersebut mulai membaik.
Arwin menilai keberhasilan penanganan kekeringan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Karena itu, pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha maupun pihak lainnya untuk memperkuat penyediaan infrastruktur air bersih.
“Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha harus terus diperkuat supaya persoalan kekeringan bisa diselesaikan secara menyeluruh,” pungkasnya. (ks)
