BATANG | kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat capaian positif dalam program penanganan backlog perumahan sepanjang 2026.
Hingga akhir Juli, sebanyak 65.449 unit rumah telah berhasil direalisasikan, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 46.759 unit atau sekitar 140 persen.
Keberhasilan tersebut diumumkan saat pelaksanaan Akad Massal 62.710 Unit KPR Subsidi di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Kamis (30/7/2026).
Acara tersebut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, dan para pengembang dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, program pembiayaan perumahan difokuskan untuk membantu masyarakat pada kelompok ekonomi desil satu hingga empat agar dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
“Program ini menjadi bukti bahwa pembiayaan perumahan benar-benar diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya kelompok berpenghasilan rendah,” ujar Luthfi.
Selain berhasil menekan angka backlog perumahan, Jawa Tengah juga memperoleh alokasi 34.412 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki kualitas rumah melalui mekanisme swadaya.
Komitmen pemerintah daerah juga diwujudkan melalui kebijakan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang telah membebaskan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban biaya kepemilikan rumah sekaligus mempercepat pembangunan sektor perumahan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui berbagai skema pembiayaan dan kerja sama lintas sektor.
Ia menekankan bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak memperoleh tempat tinggal yang layak, sehingga pemerintah akan terus mencari berbagai terobosan agar semakin banyak keluarga dapat memiliki rumah.
Secara nasional, akad massal KPR subsidi sebanyak 62.710 unit digelar serentak di 165 lokasi yang mencakup 372 kabupaten/kota di 36 provinsi.
Program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat sekaligus mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
Dengan realisasi yang telah melampaui target tahunan, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan kinerja terbaik dalam percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Capaian ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga melalui tersedianya rumah yang aman, layak huni, dan terjangkau. (dkp)
