SEMARANG | kabarjateng.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menegaskan bahwa kebijakan penganggaran dan pembentukan regulasi daerah harus berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan akademik mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas IVET Semarang di Ruang Badan Anggaran (Banggar) Gedung DPRD Jawa Tengah, Selasa (21/7/2026).
Kunjungan itu diikuti delapan dosen pendamping dan 30 mahasiswa.
Dalam kesempatan tersebut, Setya Arinugroho mengapresiasi kegiatan akademik yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami secara langsung fungsi DPRD, mulai dari legislasi, penganggaran hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu tanggung jawab negara.
Karena itu, dukungan terhadap sektor pendidikan perlu diberikan secara merata, tidak hanya kepada peserta didik, tetapi juga kepada tenaga pendidik yang belum sepenuhnya tersentuh skema pembiayaan formal, seperti guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
“Negara memiliki kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, perhatian terhadap dunia pendidikan harus mencakup seluruh elemen yang berperan dalam proses pembelajaran,” ujar Setya Arinugroho.
Dalam sesi diskusi, mahasiswa juga menanyakan mengenai perbedaan fasilitas antara sekolah umum dan madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
Menanggapi hal tersebut, politisi Fraksi PKS itu menjelaskan bahwa pengelolaan madrasah merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama.
Meski demikian, DPRD Jawa Tengah tetap berupaya mendorong dukungan melalui koordinasi dengan berbagai pihak agar kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan dapat diminimalkan.
Selain membahas pendidikan, dialog turut menyinggung pembangunan desa dan penguatan ekonomi masyarakat.
Setya Arinugroho menilai desa perlu memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan agar tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer pemerintah.
Ia mencontohkan pengelolaan potensi wisata di kawasan Pantai Menganti yang mampu menghasilkan pendapatan miliaran rupiah setiap tahun.
Keberhasilan tersebut dinilai dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk mengembangkan potensi lokal sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pengembangan potensi desa dapat didukung melalui Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) dengan tetap mengedepankan perencanaan yang melibatkan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Di akhir pertemuan, Setya Arinugroho mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk aktif mengawal jalannya pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa berbagai aspirasi, masukan maupun kritik terhadap pembangunan dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia, baik kepada pemerintah maupun melalui wakil rakyat di DPRD, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (dkp)
