SEMARANG | kabarjateng.id – Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Ali Umar Dhani memastikan Bantuan Operasional (BOP) RT sebesar Rp25 juta per tahun tetap akan dicairkan pada 2026. Saat ini, Pemerintah Kota Semarang masih melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aturan teknis pencairan dan pelaporannya.
Ali menjelaskan, Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait BOP RT sebenarnya sudah selesai dan telah melalui proses sinkronisasi di bagian hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, sebelum diterapkan, aturan tersebut masih dikonsultasikan ke BPK agar penggunaan anggaran aman secara hukum.
“Kalau ditanya perwalnya sudah jadi, sudah. Tinggal dikonsultasikan ke BPK agar pelaksanaannya aman, baik dari sisi hukum maupun pelaporan,” ujar politikus PKS tersebut belum lama ini.
Menurutnya, konsultasi dilakukan sebagai evaluasi agar persoalan administrasi yang muncul pada pelaksanaan tahun 2025 tidak terulang kembali di tahun 2026. Salah satu fokus pembahasan yakni penyederhanaan sistem laporan penggunaan dana BOP RT.
Ia menyebut selama ini mekanisme pelaporan dinilai cukup rumit bagi masyarakat karena menyerupai sistem pelaporan aparatur sipil negara (ASN), sementara penerima bantuan adalah warga di tingkat RT.
“Harapannya pelaporan bisa lebih sederhana, tapi tetap aman saat audit dan pemeriksaan,” ujarnya.
Selain itu, konsultasi juga membahas jenis penggunaan anggaran yang diperbolehkan, termasuk kemungkinan pemanfaatan dana untuk kebutuhan infrastruktur lingkungan maupun kegiatan lainnya.
Ali menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terkait pencairan dana tersebut karena anggarannya sudah tercantum dalam APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
“Anggarannya sudah ada di APBD 2026. Masyarakat tinggal menunggu aturan teknisnya supaya pelaksanaan tahun depan lebih baik dan minim temuan saat audit,” tandasnya.
