BREBES, Kabarjateng.id – Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kebencanaan di Aula Lantai 6 KPT Brebes, Kamis (30/4/2026).
Rakor tersebut menjadi langkah nyata untuk mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau tahun ini.
Kegiatan itu menghadirkan berbagai unsur lintas sektor, mulai dari TNI, Polri, Perhutani, hingga organisasi relawan.
Seluruh pihak menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tugas BPBD, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi seluruh elemen.
Bupati Brebes melalui Sekretaris Daerah, Dr. Tahroni, M.Pd., menegaskan pentingnya langkah mitigasi sebagai upaya utama menghadapi ancaman bencana.
Menurutnya, kesiapsiagaan dan deteksi dini menjadi kunci agar dampak bencana dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Kebencanaan harus kita hadapi bersama. Pemerintah harus mampu melakukan mitigasi dan memahami informasi kebencanaan sejak awal,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap peran BPBD yang setiap hari bergerak dalam misi kemanusiaan membantu masyarakat.
“Tugas BPBD adalah menolong sesama setiap hari. Ini pekerjaan yang sangat mulia,” tambahnya.
Gunung Slamet Aman dan Pemantauan Terus Berjalan
Kepala Pelaksana BPBD Brebes, Budhi Darmawan, memastikan kondisi Gunung Slamet saat ini tetap aman dan terkendali.
Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, terutama yang beredar di media sosial.
Menurutnya, BPBD terus memantau aktivitas Gunung Slamet secara real time sehingga masyarakat tidak perlu panik terhadap isu yang belum terverifikasi.
“Kondisi Gunung Slamet tidak seperti yang beredar di media sosial. Kami terus memantau dan hingga saat ini situasinya masih aman,” tegasnya.
Budhi juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran dalam penanganan bencana, khususnya di tingkat kecamatan dan desa.
Ia menilai kesiapan dana tanggap darurat sangat menentukan kecepatan respons saat bencana terjadi.
“Penanggulangan bencana membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk kesiapan anggaran di tingkat lokal,” katanya.
BMKG Prediksi Kemarau Mulai Mei
Prakirawan BMKG Tegal, Khanifan Setiawan, menjelaskan bahwa perubahan iklim global membuat pola musim semakin sulit diprediksi.
Kondisi tersebut menyebabkan pola kemarau tidak lagi sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Dulu pola musim relatif tetap, sekarang berubah sehingga tidak bisa lagi menjadi patokan,” jelasnya.
Ia memperkirakan musim kemarau di Brebes mulai berlangsung pada Mei 2026 dengan puncaknya pada Agustus.
Curah hujan pada Mei hingga Juli diperkirakan berada di bawah normal.
Selain itu, fenomena El Nino juga berpotensi memperparah kondisi kekeringan karena dapat menurunkan curah hujan secara signifikan.
“Jika El Nino terjadi dalam skala kuat, dampaknya bisa meluas hingga memicu kekeringan ekstrem bahkan krisis pangan,” paparnya.
Personel dan Sarana Siap Siaga
Berdasarkan data BPBD, potensi kekeringan di Kabupaten Brebes tahun 2026 masuk kategori rendah hingga sedang dengan luas wilayah terdampak mencapai 175.904,57 hektare.
Selain itu, terdapat 10 kecamatan yang berpotensi mengalami karhutla, terdiri dari lima kecamatan kategori tinggi dan lima kecamatan kategori sedang.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Brebes, Wibowo Budi Santoso, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis, mulai dari pendataan wilayah rawan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga distribusi air bersih.
“Kami sudah menyusun rencana operasi, termasuk penyaluran air bersih dan penguatan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan relawan juga telah siaga menghadapi potensi bencana.
Sejumlah sarana pendukung seperti truk tangki, mobil pemadam kebakaran, dan pompa air turut mendukung kesiapan lapangan.
PDAM juga ikut mendukung distribusi air bersih melalui koordinasi terpadu bersama BPBD.
Meski demikian, BPBD masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber air dan minimnya fasilitas penampungan air di beberapa desa.
“Ini menjadi tantangan bersama, sehingga koordinasi lintas sektor harus terus kami perkuat,” pungkasnya.
Melalui rakor ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera menyusun rencana operasi masing-masing agar penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi, sehingga dampak musim kemarau 2026 di Kabupaten Brebes dapat ditekan semaksimal mungkin. (wb)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.