SEMARANG, Kabarjateng.id – Memasuki hampir satu tahun masa kepemimpinannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapat perhatian dari kalangan legislatif terkait pola kepemimpinan yang ia terapkan.
Sejumlah anggota DPRD Jawa Tengah menilai, Luthfi menunjukkan karakter kepemimpinan yang lebih menekankan hasil kerja nyata dibandingkan eksposur publik.
Minimnya kemunculan di ruang publik tidak serta-merta dianggap sebagai kelemahan. Justru, pendekatan tersebut dinilai mencerminkan fokus pada penyelesaian persoalan mendasar masyarakat.
Pandangan ini disampaikan oleh legislator lintas fraksi, termasuk dari PKS, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Ida Nurul Farida, menilai bahwa ukuran kinerja gubernur tidak dapat disederhanakan hanya dari frekuensi turun ke lapangan.
Menurutnya, indikator utama keberhasilan pemerintahan terletak pada pencapaian program yang telah direncanakan bersama DPRD dan dampaknya bagi masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program yang kini mulai dirasakan manfaatnya, seperti penanganan kemiskinan, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembukaan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur, hingga pemberian insentif bagi guru agama serta penguatan pondok pesantren.
“Model kepemimpinan Pak Ahmad Luthfi memang tidak menonjolkan pencitraan. Beliau bersama Wakil Gubernur Taj Yasin memilih fokus menyelesaikan pekerjaan. Hasilnya mungkin tidak selalu terlihat di media, tetapi dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Farida, Senin (2/2/2026).
Terkait munculnya kritik dari warganet di media sosial, Farida menilai hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Ia menegaskan, perbedaan penilaian terhadap kinerja kepala daerah adalah sesuatu yang tidak terhindarkan.
Selain menjalankan program pembangunan, menurut Farida, perhatian pemerintah provinsi saat ini juga banyak tersita pada penanganan bencana alam.
Sejak akhir 2025, Jawa Tengah dilanda berbagai kejadian banjir dan longsor di sejumlah wilayah, seperti Banjarnegara, Cilacap, Kudus, Jepara, Pati, Grobogan, Pekalongan, Pemalang, hingga Purbalingga.
Penilaian positif juga datang dari anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Tengah, Messy Widiastuti.
Ia menilai koordinasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur berjalan efektif, khususnya dalam penanganan bencana di beberapa daerah terdampak.
Menurutnya, pembagian peran keduanya terlihat jelas dan komunikasi berjalan lancar.
Messy turut mengapresiasi program pembangunan sekolah rakyat yang dinilai membantu masyarakat kurang mampu, karena kebutuhan dasar peserta didik, mulai dari konsumsi hingga tempat tinggal, ditanggung oleh pemerintah.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar, Padmasari Mestikajati, menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah provinsi akibat pengurangan dana transfer dari pusat.
Meski demikian, ia menilai Gubernur Ahmad Luthfi tetap mampu menjaga keberlanjutan program prioritas.
Ia juga menilai positif program perlindungan perempuan dan anak, termasuk penguatan rumah perlindungan di tingkat akar rumput sebagai upaya pencegahan kekerasan.
“Menilai kinerja gubernur harus dilihat dari realisasi program, bukan sekadar kehadiran personal di lapangan. Jawa Tengah wilayahnya luas, sehingga kerja perangkat daerah menjadi kunci,” tutupnya.
Editor: Mualim
