SEMARANG, Kabarjateng.id – Bagi sebagian keluarga, rumah bukan hanya dinding yang berdiri dan atap yang bertahan dari hujan. Hunian yang layak adalah soal rasa aman, martabat, dan pondasi masa depan.
Nilai inilah yang melandasi kebijakan Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen sepanjang tahun 2025, di mana sektor perumahan ditempatkan sebagai strategi pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Berbeda dengan pendekatan pembangunan fisik yang sekadar mengejar angka, Pemprov Jateng menjadikan hunian layak sebagai bentuk keadilan sosial, khususnya bagi warga kurang mampu yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak memadai.
Pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya menambah rumah baru, tetapi juga meningkatkan kualitas hunian yang sudah dimiliki masyarakat agar layak ditempati.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan menjelaskan, sepanjang 2025 penanganan perumahan dilakukan melalui berbagai skema pendanaan.
Mulai dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Baznas Jateng, CSR perusahaan, hingga gotong royong masyarakat.
Cara ini membuktikan bahwa penyelesaian backlog perumahan tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber anggaran.
Hasilnya terlihat signifikan. Hingga Desember 2025, total 274.514 unit rumah berhasil ditangani di Jawa Tengah, baik melalui pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah (RTLH).
Dari APBN, target awal 7.534 unit berhasil melampaui capaian menjadi 14.454 unit melalui program BSPS, dukungan kementerian, hingga Dana Desa.
Angka ini menunjukkan efektivitas sinergi pusat dan daerah yang saling mendukung, serta berdampak langsung pada pengurangan backlog yang sebelumnya mencapai lebih dari 1,3 juta unit.
Boedyo menambahkan, APBD Provinsi turut merealisasikan target 17.510 unit secara penuh.
Yang menarik, mayoritas intervensi bukan berupa rumah baru, melainkan renovasi dan perbaikan sebanyak 17.170 unit, sementara pembangunan rumah baru tercatat 340 unit.
Hal ini mencerminkan keberpihakan kebijakan pada masyarakat yang sudah memiliki rumah, namun belum layak untuk dihuni.
Dukungan kabupaten/kota juga menunjukkan capaian menggembirakan. Dari target 6.776 unit, realisasi justru mencapai 12.830 unit.
Sementara kontribusi CSR dan Baznas mencapai 4.012 unit dari target semula 2.070 unit.
Bahkan, partisipasi masyarakat menjadi unsur terbesar, yakni 219.524 unit, ditambah pemutakhiran data 6.184 unit. Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan tidak berjalan sepihak, tetapi membangkitkan gotong royong warga.
Meski kinerja 2025 memberi dampak besar, pekerjaan belum selesai. Jawa Tengah masih menyimpan backlog 1.058.454 unit.
Pemerintah optimistis fondasi kolaborasi yang berjalan akan memacu capaian lebih tinggi pada tahun berikutnya.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa program hunian layak menjadi instrumen penting dalam menekan kemiskinan ekstrem.
“Kami jalankan secara kolaboratif, melibatkan provinsi, kabupaten/kota, kementerian, Baznas, dan CSR. Setiap triwulan dievaluasi. Hasilnya, kemiskinan ekstrem turun dari 9,58 menjadi 9,48 persen, dan ekonomi tumbuh dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen,” ujarnya.
Pada akhirnya, rumah bukan sekadar bangunan. Ia adalah titik awal kehidupan yang lebih baik.
Jawa Tengah membangun harapan, satu rumah layak untuk satu keluarga – dan ketika negara hadir begitu dekat, pembangunan menemukan maknanya yang sesungguhnya.
Editor: Mualim
