SEMARANG, Kabarjateng.id – Setiap dimulainya tahun ajaran baru, persoalan klasik mengenai keterbatasan ruang belajar kembali muncul: siapa yang beruntung memperoleh kursi di sekolah negeri, dan siapa yang harus berjuang mencari pilihan alternatif.
Di balik angka-angka pendaftar dan daya tampung, tersimpan kecemasan orang tua serta mimpi anak-anak untuk terus menimba ilmu.
Di Jawa Tengah, isu tersebut tidak dipandang sekadar masalah teknis penerimaan peserta didik, tetapi sebagai tanggung jawab negara dalam menyiapkan masa depan generasi muda.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan anak-anak kehilangan hak pendidikan hanya karena kondisi ekonomi.
Untuk itu, perluasan akses menjadi prioritas. Salah satu terobosan yang ditempuh adalah Program Sekolah Kemitraan, yakni skema yang membuka peluang belajar gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekolah swasta yang telah ditetapkan sebagai mitra pemerintah.
“Pendidikan merupakan bekal penting untuk masa depan. Pemerintah wajib hadir memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah, meski tidak tertampung di sekolah negeri. Program ini tidak membebani orang tua sepeser pun,” tutur Gubernur Ahmad Luthfi.
Melalui program ini, pemerintah bekerja sama dengan SMA dan SMK swasta, kemudian menempatkan siswa dari keluarga kurang mampu untuk belajar di sekolah mitra tanpa pungutan biaya tambahan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Sadimin, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan jawaban atas ketimpangan kapasitas sekolah negeri dibandingkan jumlah lulusan SMP yang terus meningkat setiap tahun.
“Jika ruang yang tersedia tidak cukup, maka solusi yang paling bijak adalah memperluas kapasitas melalui kolaborasi,” ungkapnya.
Pada tahun ajaran 2025/2026, pelaksanaan Sekolah Kemitraan digabung dengan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Total 56 SMA dan 83 SMK swasta ikut serta, dengan 2.390 murid diterima melalui program ini—526 di SMA dan 1.864 di SMK.
Meski belum mencapai target awal, pemerintah enggan berhenti pada angka pencapaian. Sebanyak 2.614 siswa tambahan kembali diberi akses melalui skema seleksi berbasis tingkat kemiskinan, memastikan tak ada anak yang dipaksa berhenti sekolah karena faktor ekonomi.
Untuk mendukung pembiayaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan dana melalui APBD 2025 sebesar Rp 2 juta per siswa per tahun, dengan total anggaran Rp 2,39 miliar melalui skema BOS Daerah.
Dukungan pembiayaan untuk 2.614 siswa tambahan disiapkan melalui sumber dana lain, yang mulai digulirkan pada Januari 2026.
Selain fokus pada pemerataan akses, Pemprov Jateng juga memberikan ruang bagi generasi berprestasi, khususnya di bidang keolahragaan.
Hal ini diwujudkan melalui pendirian SMA Negeri Keberbakatan Olahraga, sebuah sekolah berbasis asrama yang merancang sistem pembelajaran selaras dengan jadwal latihan dan kompetisi para atlet muda.
Kurikulum nasional tetap diterapkan, namun diberikan fleksibilitas agar pendidikan dan prestasi dapat berkembang beriringan.
Pada tahun ajaran yang sama, sekolah ini menampung 252 siswa, terdiri dari 108 siswa kelas X, serta 144 siswa kelas XI dan XII sebagai hasil integrasi dari SMA Negeri 11 Semarang yang sebelumnya telah menyelenggarakan kelas olahraga.
Terdapat 21 cabang olahraga yang menjadi fokus binaan, mulai dari atletik, angkat besi, panjat tebing, hingga wushu—dalam kolaborasi bersama Disporapar serta organisasi induk olahraga.
Hasilnya mulai terlihat. Pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2025, para siswa sekolah ini berhasil mempersembahkan 6 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu bagi Jawa Tengah.
Bagi Sadimin, prestasi tersebut bukan hanya soal perolehan medali, tetapi bukti bahwa ruang belajar untuk atlet mampu berjalan seiring dengan masa depan akademis.
Kebijakan pendidikan Jawa Tengah pada 2025 memperlihatkan bahwa pemerataan akses dan pembinaan bakat tidak boleh berjalan terpisah.
Sekolah Kemitraan membuka pintu bagi anak-anak dengan keterbatasan ekonomi agar tetap mengenyam pendidikan berkualitas.
Di sisi lain, Sekolah Keberbakatan Olahraga memastikan atlet muda tetap memiliki jalur akademik yang aman untuk masa depannya.
Di balik data dan kebijakan, ada cerita perubahan: anak-anak yang dulu ragu melanjutkan sekolah kini berani merajut cita-cita, dan atlet muda tak lagi harus memilih antara buku pelajaran dan gelanggang pertandingan—keduanya kini dapat dikejar sekaligus.
Pendidikan di Jawa Tengah tidak lagi dipahami sebagai sekadar angka kelulusan, melainkan sebagai ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan potensi, memperbesar kesempatan, dan memastikan setiap anak memiliki ruang untuk melangkah.
Dari ruang kelas, lapangan olahraga, hingga masa depan yang sedang dirancang—pemerintah memberi pesan tegas: setiap anak berhak atas pendidikan, tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.
Editor: Mualim
