SEMARANG, Kabarjateng.id — Pemerintah Kota Semarang menetapkan fokus besar pada sektor ketahanan pangan dan lingkungan hidup dalam Rancangan APBD 2026.
Sekitar Rp700 miliar disiapkan untuk dua sektor strategis tersebut, sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah menjaga kebutuhan dasar warga sekaligus menjawab tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Kebijakan ini dirumuskan di tengah penyesuaian fiskal akibat menurunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan bahwa pelayanan publik dan program prioritas tetap berjalan.
Ia menegaskan bahwa penurunan TKD tidak akan mengganggu komitmen pembangunan daerah.
“Kami mengikuti dinamika fiskal nasional. Meskipun terjadi penyesuaian, Pemkot tetap mengatur ruang fiskal agar layanan publik berjalan optimal,” ujar Agustina.
Dari total alokasi tersebut, sekitar Rp500 miliar diarahkan untuk program lingkungan hidup, meliputi pengendalian banjir, perbaikan drainase, pengelolaan sampah, hingga peningkatan kualitas permukiman.
Sementara itu, APBD Kota Semarang tahun 2026 diproyeksikan berada pada angka Rp1,63 triliun, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,07 triliun.
Untuk mengimbangi penurunan ini, Pemkot menyiapkan strategi efisiensi belanja, optimalisasi PAD, serta penataan aset yang lebih produktif.
Kebijakan anggaran ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional. Pemerintah pusat menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas RPJMN 2025–2029.
Pangan dipandang sebagai sektor kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan angka kemiskinan.
Di tingkat daerah, arah pembangunan Kota Semarang yang tertuang dalam RPJMD 2025–2030 juga menempatkan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sektor pangan dan lingkungan. Tahapan pembangunan yang telah disusun antara lain:
- 2025: Penguatan SDM
- 2026: Pangan dan Lingkungan
- 2027: Ekonomi dan Pariwisata
- 2028: Infrastruktur Strategis
- 2029: Peningkatan Daya Saing
- 2030: Semarang sebagai Kota Ekonomi yang Maju dan Berkelanjutan.
Agar anggaran tepat sasaran, DPRD Kota Semarang memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, menegaskan bahwa dewan akan memberikan kontrol sesuai dengan amanat partai dan kebutuhan masyarakat.
Dengan kebijakan ini, Pemkot Semarang menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan pembangunan jangka panjang, memperkuat ketahanan kota, dan menjaga kualitas hidup masyarakat meski berada dalam tekanan fiskal. (day)
