SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menegaskan komitmennya dalam upaya menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan hingga tahun 2030.
Saat ini, tingkat kemiskinan di Kota Semarang berada di kisaran 3,3 persen, dan pemerintah menargetkan penurunan hingga 2,9 persen dalam lima tahun ke depan.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menuturkan, penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara tunggal oleh pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar hasilnya lebih optimal.
“Pemkot tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat agar target ini tercapai,” ujar Agustina saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Hotel UTC Semarang, Kamis (23/10).
Menurut Agustina, salah satu fokus utama intervensi penurunan kemiskinan adalah dengan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya melalui sektor UMKM.
“Pelaku UMKM harus diberdayakan. Caranya sederhana, produk mereka harus dibeli dan didukung agar terus tumbuh,” jelasnya.
Melalui kegiatan rakor tersebut, lanjut Agustina, akan dilakukan kajian akademis yang hasilnya dijadikan dasar bagi Pemkot dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Ia juga menyoroti Kecamatan Semarang Utara sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi.
“Hasil kajian dari akademisi penting dijadikan acuan kebijakan. Salah satu faktor utama penyebab kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang belum merata,” ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Semarang, Budi Prakosa, menjelaskan bahwa faktor utama kemiskinan di beberapa wilayah seperti Semarang Utara dan Gayamsari disebabkan oleh rendahnya daya dukung lingkungan, termasuk seringnya terjadi genangan air.
“Kami sudah menyiapkan 13 program intervensi, mulai dari peningkatan kualitas tempat tinggal, sanitasi, infrastruktur lingkungan, hingga akses permodalan untuk masyarakat,” jelas Budi yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Semarang.
Ia menambahkan, pengembangan potensi ekonomi lokal menjadi langkah penting dalam mengangkat kesejahteraan warga.
Setiap wilayah memiliki keunggulan yang bisa dikembangkan, seperti sentra pengasapan ikan di Semarang Utara, pengelolaan sampah di Jomblang Candisari, hingga produksi jajanan pasar di Bangetayu Genuk.
Semua potensi tersebut perlu dukungan dan kolaborasi lintas sektor agar menjadi penggerak ekonomi baru.
Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Semarang juga melakukan pemetaan risiko penyakit di wilayah kantong kemiskinan hingga tingkat RW.
Upaya ini bertujuan untuk mempermudah pencegahan penyakit sekaligus memperkuat intervensi kesehatan masyarakat.
“Kami berkolaborasi dalam peningkatan kesehatan dan SDM. Ketika kualitas hidup masyarakat membaik, potensi ekonomi mereka pun bisa berkembang sehingga kemiskinan dapat ditekan,” tutup Budi. (day)
