SEMARANG, Kabarjateng.id – Senator asal Jawa Tengah, Abdul Kholik, menyoroti rangkaian demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Ia menilai, maraknya aksi turun ke jalan dipicu oleh tiga persoalan mendasar, yakni ketimpangan ekonomi, ketidakjelasan penegakan hukum, serta krisis moral di kalangan pejabat publik.
“Suara masyarakat harus benar-benar diperhatikan. Belakangan ini demonstrasi bahkan sampai menelan korban jiwa, kondisi itu sangat memprihatinkan,” tegas Abdul Kholik usai menghadiri forum DPD RI Mendengar bersama IKA PMII Jawa Tengah dan PKC PMII Jawa Tengah di Aula DPD RI Perwakilan Jawa Tengah, Jalan Imam Bonjol Semarang, Jumat (5/9/2025) lalu.
Menurut anggota DPD RI/MPR RI tersebut, pemerintah perlu segera merespons tiga hal utama yang tengah menggerus kepercayaan masyarakat.
Pertama, soal ketimpangan ekonomi. Ia menilai pelaku usaha kecil dan pasar rakyat semakin terdesak oleh dominasi kelompok usaha besar.
“Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial, maka solusinya harus segera ditemukan,” ujarnya.
Kedua, terkait penegakan hukum yang belum konsisten. Abdul Kholik menilai banyak perkara diselesaikan tidak sesuai prinsip keadilan sehingga memicu ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Ketiga, ia menekankan pentingnya integritas pejabat publik. Menurutnya, rendahnya moralitas dan maraknya praktik korupsi membuat masyarakat semakin geram.
“Para pejabat negara harus lebih peka terhadap kondisi psikologis rakyat. Banyak kebijakan dan komunikasi pemerintah yang dirasakan timpang, ini yang memantik gelombang protes,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Abdul Kholik juga menyinggung gerakan masyarakat yang mengusung tuntutan “17+8”.
Ia menilai aspirasi itu sebagai bentuk koreksi terhadap jalannya pemerintahan, sehingga perlu direspons dengan kebijakan yang bijak agar tidak berkembang menjadi gejolak sosial lebih luas.
“Kita semua tentu prihatin dengan adanya korban jiwa maupun kerusakan fasilitas umum. Akhirnya, rakyatlah yang paling dirugikan. Karena itu, aspirasi masyarakat harus disalurkan melalui jalur yang tepat, sementara pemerintah wajib memberi tanggapan serius,” ungkapnya.
Diskusi yang berlangsung cukup hangat itu membahas berbagai isu, mulai dari amandemen UUD 1945, RUU Masyarakat Adat, hingga persoalan perpajakan dan problem sosial lain.
Selain Abdul Kholik, hadir pula narasumber lain, yakni Prof. Musahadi (Ketua PW IKA PMII Jawa Tengah) dan Ahmad Farichin (Ketua PKC PMII Jawa Tengah).
Tampak mendampingi sejumlah tokoh, seperti KH Ali Munir Basyir (Pengasuh Ponpes Al Firdaus YPMI Semarang), HM Hendri Wicaksono (Sekretaris PW IKA PMII Jawa Tengah), serta jajaran pengurus IKA PMII dan kader PKC PMII Jawa Tengah. (af)
