Menu

Mode Gelap
 

Headline

BPK Apresiasi Pemprov Jateng, Dorong Penyelesaian Rekomendasi Audit Hingga 95 Persen

badge-check


					BPK Apresiasi Pemprov Jateng, Dorong Penyelesaian Rekomendasi Audit Hingga 95 Persen Perbesar

SEMARANG, Kabarjateng.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah menilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cukup baik dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, menjelaskan bahwa pada semester I tahun 2024 tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi mencapai 90,96 persen.

Angka tersebut meningkat menjadi 92,24 persen di semester II 2024, dan kembali naik menjadi 93,46 persen pada semester I 2025.

“Kalau sudah mencapai 95 persen baru bisa disebut sangat baik. Saat ini baru 93,46 persen. Standar minimal yang ditetapkan adalah 85 persen, sehingga capaian Pemprov Jateng sudah di atas standar, namun tetap perlu ditingkatkan,” ungkapnya dalam acara entry meeting pemeriksaan pendahuluan semester II tahun 2025 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/9/2025).

Ia menyampaikan, pemeriksaan pendahuluan semester II akan berlangsung selama 25–30 hari ke depan, sebelum dilanjutkan pemeriksaan terinci.

Hasil audit direncanakan diserahkan pada pekan kedua atau ketiga Desember 2025.

Targetnya, tingkat penyelesaian tindak lanjut dapat mencapai 95 persen sesuai standar yang diharapkan.

Fokus pemeriksaan meliputi pengelolaan barang milik daerah, pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan RSUD Dr. Moewardi Solo dan RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, serta operasional dan investasi PT BPR BKK Jateng (Perseroda).

Tujuan utamanya adalah menilai kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemeriksaan BPK merupakan momentum perbaikan dalam tata kelola keuangan negara.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus terus ditingkatkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Temuan dan rekomendasi dari BPK harus segera ditindaklanjuti agar tercipta good governance dan clear government. Kami dorong seluruh jajaran memberikan data secara proaktif, sehingga proses audit dapat berlangsung terbuka dan objektif,” tegas gubernur. (ris)

Tinggalkan Balasan

Kabar Terbaru

Mahasiswa di Semarang Diduga Gelapkan Puluhan Motor Rental, Polisi Sita 23 Unit Kendaraan

8 Juni 2026 - 22:13 WIB

SPMB 2026 Dibuka, Agustina Perluas Akses Pendidikan dan Sediakan 6.000 Kursi Sekolah Gratis

8 Juni 2026 - 21:34 WIB

Kapolres Kudus Cup E-Sport 2026 Season 2 Bergulir, Puluhan Tim Siap Berkompetisi

8 Juni 2026 - 21:00 WIB

Ahmad Luthfi Realokasikan Rp200 Miliar untuk Perbaikan Jalan Rusak di Jawa Tengah

8 Juni 2026 - 19:16 WIB

Jateng Kembali Raih Opini WTP, Penyelesaian Rekomendasi BPK Capai Rekor Nasional

8 Juni 2026 - 19:07 WIB

Polres Boyolali Tetapkan Menantu sebagai Tersangka Kasus Sate Beracun di Ngemplak

8 Juni 2026 - 18:57 WIB

Trending di Hukum & Kriminal