YOGYAKARTA | Kabarjateng.id – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus menghadapi ancaman disinformasi yang kian berkembang di era digital.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, saat memberikan arahan kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam forum yang dihadiri para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI-Polri, serta unsur kejaksaan tersebut, Djamari menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Karena itu, seluruh aparatur negara diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan jabatan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga oleh soliditas seluruh unsur pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur terkait dinilai menjadi kunci terciptanya iklim pembangunan yang kondusif.
Selain menyoroti pentingnya integritas, Menko Polkam juga mengingatkan bahwa tantangan bangsa saat ini semakin kompleks.
Jika dahulu ancaman lebih banyak muncul di dunia nyata, kini ruang digital menjadi arena baru yang rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, fitnah, hingga ujaran kebencian.
Ia menilai penyebaran informasi yang tidak benar dapat memicu konflik sosial dan mengganggu persatuan masyarakat.
Karena itu, seluruh elemen pemerintah diminta lebih aktif melakukan pengawasan serta membangun literasi digital di tengah masyarakat.
Djamari juga mengajak seluruh kepala daerah untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat dan menjadi teladan dalam sikap maupun perilaku.
Menurutnya, pejabat publik harus mampu menunjukkan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan serta kepentingan rakyat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya mengoptimalkan peran Forkopimda sebagai wadah koordinasi strategis di daerah.
Ia menyebut wilayah Jawa-Bali memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan nasional.
Forkopimda yang aktif, lanjutnya, tidak hanya berfungsi menjaga keamanan, tetapi juga mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini, memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan pentingnya data yang akurat dalam perencanaan pembangunan.
Ia menyebut kawasan Jawa-Bali menampung lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia sehingga membutuhkan kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal.
Melalui forum tersebut, pemerintah berharap terbangun koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas nasional, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (liem)
