SEMARANG | Kabarjateng.id – Pengembangan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, membuka dugaan adanya jaringan penjualan motor hasil kejahatan yang melibatkan sejumlah orang di beberapa daerah.
Polisi tidak hanya berhasil menemukan kembali sepeda motor milik korban, tetapi juga menelusuri alur perpindahan kendaraan tersebut hingga ke tangan sejumlah pihak yang diduga sebagai penadah.
Pengungkapan kasus ini dilakukan Polres Semarang bersama Subdit Jatanras Polda Jawa Tengah.
Satu unit Honda Vario 150 milik korban berhasil ditemukan di wilayah Kabupaten Klaten.
Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo, S.I.K., M.Si., menyampaikan perkembangan perkara tersebut dalam konferensi pers pengungkapan kasus kriminalitas di Polda Jawa Tengah, Senin (9/11/2026).
Kasus ini berawal dari hilangnya Honda Vario 150 bernomor polisi H-6850-FK milik Muchammad Adib Awaludin (26), warga Dusun Watu Gandu, Desa Jubelan, Kecamatan Sumowono.
Menurut Heru, korban terakhir kali memarkirkan sepeda motornya di garasi rumah pada Jumat (30/10/2026) sekitar pukul 14.00 WIB.
Pada Sabtu (31/10/2026) dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB, korban sempat pergi ke pasar dan kembali setengah jam kemudian. Saat itu, kendaraan masih terparkir di garasi.
Namun, sekitar pukul 05.30 WIB, ketika hendak kembali beraktivitas, korban mendapati sepeda motornya sudah raib.
Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.
Menindaklanjuti laporan itu, Unit Reskrim Polsek Sumowono bersama Satreskrim Polres Semarang melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku dan melacak keberadaan kendaraan.
Penyelidikan berkembang setelah polisi menemukan indikasi adanya transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen resmi.
Penelusuran tersebut akhirnya mengarah ke sejumlah wilayah di Kabupaten Boyolali dan Klaten.
Pada Kamis (5/11/2026), tim gabungan berhasil menemukan Honda Vario milik korban di Kabupaten Klaten. Saat ditemukan, kendaraan tersebut berada dalam penguasaan seseorang berinisial AS.
Dari hasil pengembangan, polisi turut mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam transaksi kendaraan tersebut.
Mereka masing-masing berinisial JT (47), BW (21), MT (32), serta seorang anak yang berhadapan dengan hukum.
Selain itu, terdapat seseorang berinisial ARD yang penanganan perkaranya dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.
Berdasarkan pemeriksaan sementara, sejumlah pihak tersebut mengakui telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kendaraan sebagaimana mestinya.
Motor-motor itu diduga dibeli untuk kemudian dijual kembali demi mendapatkan keuntungan.
Penyidik mencatat nilai transaksi kendaraan dalam beberapa pembelian berkisar Rp5,5 juta hingga Rp7 juta.
Polisi juga mendalami dugaan bahwa praktik pembelian kendaraan tanpa dokumen resmi tersebut tidak hanya dilakukan sekali.
Pengembangan berikutnya mengungkap informasi mengenai dua orang yang diduga sebagai pelaku pencurian, yakni A alias K dan D.
Hingga kini, keduanya masih dalam pencarian dan polisi terus melakukan pengejaran.
Dalam perkara ini, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit Honda Vario 150 milik korban, satu buah BPKB, satu kunci kontak, serta satu lembar STNK yang diduga palsu.
Kapolres Semarang menegaskan, penyidikan tidak berhenti pada keberhasilan menemukan sepeda motor korban.
Polisi juga berupaya mengungkap seluruh rantai transaksi untuk mengetahui pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peredaran kendaraan hasil kejahatan.
“Dari hasil pengembangan, kendaraan hasil pencurian tersebut diketahui telah berpindah tangan melalui beberapa transaksi. Kami bersama jajaran Polda Jateng masih mendalami perkara ini, termasuk mencari dua orang yang diduga sebagai pelaku pencurian,” ujarnya.
Heru juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membeli sepeda motor bekas, terutama kendaraan yang ditawarkan dengan harga jauh di bawah pasaran.
Calon pembeli diminta memeriksa keaslian BPKB dan STNK serta mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan dokumen kendaraan.
Menurutnya, transaksi kendaraan tanpa kelengkapan surat-surat yang sah berisiko menyeret pembeli ke persoalan hukum apabila kendaraan tersebut ternyata merupakan hasil tindak pidana.
Masyarakat diharapkan lebih teliti dan mengutamakan legalitas kendaraan sebelum melakukan pembayaran. (lim)
