SEMARANG | Kabarjateng.id – Program pemberian cashback Rp50.000 bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah mendapat apresiasi dari anggota Komisi C DPRD Jateng Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Muhammad Afif.
Menurut Afif, kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada masyarakat yang konsisten memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan.
Namun, pelaksanaannya harus dibarengi penyebaran informasi yang luas agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan mengetahui dan mengikuti program tersebut.
Ia menilai, pemberian insentif tidak akan berjalan optimal apabila informasi mengenai program hanya beredar melalui media sosial atau kanal resmi pemerintah.
“Program cashback Rp50.000 ini patut diapresiasi sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang tertib membayar pajak. Tetapi, Pemprov Jateng juga harus memastikan informasi program tersampaikan secara luas dan tidak hanya diketahui kelompok masyarakat tertentu,” ujar Afif.
Afif meminta Pemprov Jateng melibatkan berbagai unsur pemerintahan dalam menyampaikan informasi, mulai dari kantor Samsat, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan hingga komunitas masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh penjelasan lengkap mengenai jadwal program, ketentuan peserta, persyaratan administrasi, serta tata cara mendapatkan cashback.
“Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya memenuhi persyaratan, tetapi tidak mengetahui adanya program ini. Sosialisasi harus menjangkau wilayah perkotaan hingga pelosok perdesaan,” tegasnya.
Sebagai informasi, program cashback pajak kendaraan tersebut berlangsung pada 5 November hingga 31 Desember 2026.
Berdasarkan informasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, pemerintah menyediakan lima penerima reward setiap hari.
Rinciannya, tiga penerima berasal dari pembayaran pajak kendaraan tahunan dan dua penerima dari pembayaran pajak lima tahunan.
Program ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki kendaraan terdaftar di Jawa Tengah.
Pembayaran harus dilakukan langsung di Samsat Induk pada atau sebelum tanggal jatuh tempo.
Peserta juga diwajibkan membawa KTP asli dengan identitas sesuai STNK. Selain itu, transaksi pembayaran harus berhasil dan wajib pajak belum pernah menerima reward dalam program serupa.
Lebih jauh, Afif menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan pemanfaatan uang pajak yang dihimpun dari masyarakat.
Ia mengatakan, kepatuhan membayar pajak tidak cukup dibangun melalui pemberian hadiah atau insentif.
Kepercayaan publik juga harus diperkuat dengan keterbukaan mengenai penggunaan pendapatan daerah.
“Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan tentang bagaimana uang pajak yang mereka bayarkan digunakan. Jangan hanya menuntut kepatuhan, tetapi pemerintah juga harus terbuka mengenai manfaat dan hasil yang kembali kepada masyarakat,” katanya.
Afif mencontohkan, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki ketentuan alokasi tertentu untuk mendukung pembangunan daerah.
Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Ketentuan tersebut, menurut Afif, perlu disosialisasikan menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah menyampaikan data yang jelas mengenai penerimaan pajak, alokasi anggaran, proyek pembangunan yang dibiayai, hingga hasil pelaksanaannya.
“Publik perlu mengetahui berapa anggaran yang digunakan untuk memperbaiki jalan, ruas mana yang menjadi prioritas, serta sejauh mana pekerjaan tersebut sudah direalisasikan. Transparansi seperti ini penting agar masyarakat bisa melihat manfaat dari pajak yang dibayarkan,” ungkapnya.
Selain transparansi anggaran, Afif menilai peningkatan kualitas pelayanan Samsat harus menjadi perhatian Pemprov Jateng.
Ia mendorong perbaikan pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, pemangkasan waktu antrean, kepastian persyaratan, serta perluasan akses pembayaran pajak kendaraan.
Menurutnya, cashback memang dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat. Namun, kepatuhan dalam membayar pajak harus dibangun melalui pelayanan publik yang memberikan kemudahan dan kepastian.
“Insentif bisa menjadi motivasi tambahan. Tetapi, untuk membangun kepatuhan jangka panjang, masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Afif juga meminta Pemprov Jateng mengevaluasi pelaksanaan program cashback secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut tidak hanya berpatokan pada jumlah masyarakat yang menerima reward, tetapi juga harus melihat dampaknya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan peningkatan pendapatan daerah.
Selain itu, pemerintah perlu mengukur apakah program tersebut mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dan kualitas pelayanan publik.
Ia berharap kebijakan cashback tidak berhenti sebagai program insentif sementara, melainkan menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan Jawa Tengah.
“Pajak bukan sekadar kewajiban masyarakat kepada pemerintah. Di dalamnya ada kontribusi untuk membangun daerah. Ketika pemerintah transparan dan masyarakat bisa merasakan hasilnya, kesadaran membayar pajak akan tumbuh lebih kuat,” pungkas Afif. (lim)
