SEMARANG | Kabarjateng.id – Angka prevalensi stunting Jawa Tengah yang mencapai 9,77 persen masih menyisakan pekerjaan rumah di sejumlah daerah.
Di tengah kondisi tersebut, Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang justru mencatat prevalensi di kisaran 2 persen dan kini disiapkan sebagai rujukan.
Pemerintah pusat mendorong praktik penanganan yang dilakukan dua kabupaten tersebut dipelajari dan disesuaikan oleh daerah lain.
Bahkan, model tersebut berpeluang direplikasi di luar Jawa Tengah.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan pengalaman Demak dan Kabupaten Semarang merupakan pembelajaran yang dapat dikembangkan di daerah lain.
“Good lessons dari dua kabupaten akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tetapi seluruh Indonesia,” ujar Eddy seusai Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
Menurut Eddy, prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 14-15 persen pada 2029.
Pencapaian target tersebut membutuhkan keterlibatan kepala daerah serta koordinasi lintas sektor. Sebab, stunting tidak hanya berkaitan dengan persoalan asupan gizi.
Sanitasi, kondisi lingkungan, infrastruktur dan keadaan sosial keluarga juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganannya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan keberhasilan Demak dan Kabupaten Semarang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah yang masih memiliki angka stunting tinggi.
“Penanganan ini sudah baik. Ada dua kabupaten yang dijadikan model penanganan stunting bagi kabupaten/kota lain untuk meniru, yaitu Demak dan Semarang. Mereka masing-masing sudah mencapai angka 2-an persen,” kata Luthfi.
Ia menyebut Wonosobo, Banjarnegara dan Purbalingga sebagai beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih.
Pemprov Jateng akan mengerahkan perangkat daerah terkait untuk memperkuat intervensi di wilayah tersebut.
Namun, Luthfi menegaskan bahwa model Demak dan Kabupaten Semarang tidak harus diterapkan secara mentah.
Pemerintah daerah perlu melihat pola yang berhasil, kemudian menyesuaikannya dengan karakteristik dan persoalan masing-masing wilayah.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui prinsip amati, tiru dan modifikasi atau ATM.
“Ini nanti akan kita intervensi dengan dinas terkait. Nanti akan kita keroyok seluruh daerah untuk belajar dengan Demak dan Semarang,” tegasnya.
Luthfi mengatakan penanganan stunting harus dilakukan secara bersama-sama.
Pemerintah tidak bisa menyerahkan seluruh persoalan kepada sektor kesehatan.
Pendidikan, pola asuh, sanitasi, lingkungan, ketahanan pangan hingga kondisi ekonomi keluarga juga perlu masuk dalam skema intervensi.
Karena itu, koordinasi harus berjalan mulai pemerintah pusat, Pemprov Jateng, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.
Dukungan dari lembaga nonpemerintah turut menjadi bagian dari upaya tersebut.
Luthfi menyebut kontribusi Baznas dan CSR Bank Jateng untuk mendukung program penurunan stunting hampir mencapai Rp21 miliar.
“Ini adalah penanganan yang komprehensif, milik kita bersama agar Jawa Tengah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Selain intervensi program, persoalan validitas data juga menjadi perhatian.
Luthfi meminta angka stunting yang digunakan pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi anak di lapangan.
Ia mencontohkan pelaksanaan pemeriksaan dokter spesialis keliling atau Speling di Wonosobo. Dari 10 balita yang diperiksa, sembilan di antaranya diketahui mengalami stunting.
Menurut Luthfi, temuan tersebut menunjukkan perlunya pemeriksaan dan validasi data secara langsung sehingga intervensi pemerintah tidak salah sasaran.
“Maka saya tekankan daerah dengan stunting tinggi, kualifikasi data harus dilakukan mobilisasi, harus valid sehingga penanganan stunting bisa tepat sasaran, terprogram, berlanjut dan berkelanjutan. Tidak boleh hanya sebatas data,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Budi Setiyono mengatakan percepatan penurunan stunting membutuhkan intervensi yang konsisten.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang akan disinergikan untuk memperkuat pemenuhan gizi kelompok rentan.
Sasaran yang menjadi perhatian antara lain ibu hamil, ibu menyusui dan balita non-PAUD.
Budi mengatakan distribusi MBG yang tepat sasaran dapat membantu mempercepat capaian penurunan stunting.
“Kalau prevalensi stunting nasional pada 2024 bisa mencapai 19,8 persen, maka dengan adanya MBG khusus sasaran 3B itu akan bisa mengakselerasi capaian lebih progresif,” ujarnya.
Ia mengingatkan kepala daerah agar memanfaatkan program MBG sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting sehingga target nasional dapat dicapai. (dkp)
