SEMARANG | Kabarjateng.id – Tim Penggerak PKK Jawa Tengah memperkuat peran kader dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga.
Salah satu upayanya dilakukan melalui edukasi pengelolaan keuangan agar masyarakat terhindar dari pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi bodong, hingga penipuan digital.
Ketua TP PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga.
Menurutnya, kesejahteraan keluarga tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi juga kemampuan mengatur dan melindungi keuangan.
Hal tersebut disampaikan Nawal saat membuka kegiatan Pembekalan Training of Trainer (ToT) Literasi Keuangan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Senin (16/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah turut dikukuhkan sebagai Duta Literasi dan Inklusi Keuangan.
Nawal berharap para kader PKK dapat menjadi ujung tombak penyebarluasan edukasi keuangan hingga lingkungan keluarga dan masyarakat.
Langkah ini sekaligus mendukung arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan kemampuan mengelola keuangan secara bijak.
Tanpa pengetahuan dan kedisiplinan finansial, keluarga berpotensi menghadapi persoalan ekonomi meskipun memiliki penghasilan.
Karena itu, program pemberdayaan PKK perlu diperluas. Tidak hanya memberikan keterampilan untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga mengajarkan cara mengatur pendapatan, mengelola pengeluaran, dan mengambil keputusan keuangan.
“Kita hari ini ingin keluarga di Jawa Tengah berdaya secara ekonomi, bukan hanya pelatihan bagaimana caranya membuat produk, tetapi bagaimana kader PKK ini juga mampu mengelola keuangannya,” kata Nawal.
Ia juga meminta masyarakat lebih berhati-hati sebelum menggunakan produk maupun layanan keuangan, khususnya yang berbasis digital.
Legalitas penyedia layanan, keamanan transaksi, serta risiko yang mungkin muncul harus menjadi pertimbangan utama sebelum masyarakat mengambil keputusan.
“Kita akan belajar pada hari ini untuk mendorong kader dan keluarga, agar selalu mencari informasi terkait dengan legalitas, keamanan dan logika dalam memanfaatkan layanan keuangan, termasuk bagaimana layanan keuangan digital,” imbuhnya.
Ancaman kejahatan keuangan digital menjadi salah satu alasan pentingnya edukasi tersebut. Data OJK mencatat, sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026 terdapat 36.549 pengaduan masyarakat terkait pinjaman online ilegal.
Dalam kurun waktu yang sama, OJK telah menghentikan operasional 1.199 entitas pinjaman online ilegal.
Sementara itu, Indonesia Anti Scam Center (IASC) OJK mencatat 737.686 laporan penipuan pada periode 22 November hingga 28 Oktober 2026.
Sebanyak 1.471.112 rekening telah diblokir dengan total dana korban yang berhasil diamankan mencapai Rp967,5 miliar.
Nawal menilai, angka tersebut menjadi peringatan bahwa masyarakat membutuhkan pemahaman yang memadai agar tidak mudah menjadi korban kejahatan keuangan.
Ia meminta para kader PKK menyampaikan kembali pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Nawal juga mengingatkan warga yang mengalami penipuan digital, investasi ilegal, maupun kejahatan keuangan lainnya agar segera menyampaikan laporan kepada OJK melalui layanan kontak 157.
“Segera lapor kepada pihak-pihak terkait jika menjadi korban penipuan digital, investasi bodong dan sebagainya. Jadi kegiatan TOT ini akan mengedukasi kader-kader PKK yang ada di bawah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menjelaskan bahwa para Duta Literasi dan Inklusi Keuangan memiliki tiga tugas utama dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai sektor keuangan.
Pertama, menjadi edukator yang memberikan pengetahuan tentang berbagai produk dan layanan keuangan.
Kedua, menjadi teladan dalam menerapkan kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat.
Ketiga, berperan sebagai penggerak yang mendorong masyarakat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.
Hidayat menilai, jaringan PKK yang menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah merupakan kekuatan strategis untuk memperluas edukasi tersebut.
Dengan struktur organisasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, kader PKK dinilai mampu menjadi mitra penting OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Tengah.
“Kami dari OJK karena punya keyakinan, bahwa PKK ini adalah organisasi yang sangat sistematis, terstruktur, mengakar sampai ke masyarakat, kita meyakini bahwa ini adalah kerja sama yang sangat baik,” pungkas Hidayat. (dkp)






