SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa rancangan pembangunan tanggul laut dengan konsep hybrid sea wall untuk wilayah pesisir Demak mendapatkan lampu hijau dari Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, usai mengikuti rapat koordinasi di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Selasa (9/12/2025).
Taj Yasin menjelaskan bahwa gagasan hybrid sea wall, yang dikembangkan oleh Universitas Diponegoro (Undip), menawarkan pendekatan yang menggabungkan rekayasa konstruksi dengan penguatan ekosistem alam.
Model ini menggunakan material beton ringan yang dipadukan dengan rehabilitasi mangrove untuk membentuk garis pantai baru melalui proses penangkapan sedimentasi.
“Penerapannya akan dimulai dari wilayah pesisir Demak hingga Jepara, dan beberapa titik lain seperti di Kabupaten Pemalang juga sedang dipertimbangkan,” ujar Taj Yasin.
Untuk persiapan pelaksanaan di lapangan, Pemprov Jateng menugaskan pemerintah kabupaten/kota terkait untuk terlibat aktif.
Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa juga telah membentuk tim teknis yang bekerja bersama pemerintah daerah guna memastikan langkah-langkah awal berjalan sesuai kebutuhan masing-masing kawasan.
Wakil Ketua II Badan Otorita Pantura Jawa, Suhajar Diantoro, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan giant sea wall di dua kawasan utama, yakni Teluk Jakarta dan Teluk Semarang.
Kawasan Teluk Semarang sendiri berada di wilayah perairan Kendal, Kota Semarang, dan sebagian Kabupaten Demak.
“Rob di wilayah Pantura sudah semakin mengkhawatirkan, termasuk di Batang, Tegal, dan Pekalongan. Karena itu, percepatan pembangunan di Teluk Jakarta dan Teluk Semarang menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Suhajar menyebutkan bahwa pembangunan tanggul laut skala besar di sepanjang Pantura diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20–30 tahun.
Namun untuk area prioritas, pemerintah menargetkan prosesnya dapat dipercepat dalam delapan tahun.
Menurutnya, pemerintah pusat membuka peluang penggunaan berbagai metode, baik tanggul berbahan beton sepenuhnya (giant sea wall) maupun pendekatan hybrid yang memperkuat ekosistem mangrove.
“Wilayah yang kondisi mangrovenya masih baik akan diperkuat dengan pendekatan alam. Sementara area rentan akan mendapat penguatan struktur beton,” katanya.
Saat ini, Badan Otorita bersama Pusat Hidro-Oseanografi (Hidrosal) tengah menyelesaikan survei batimetri dan investigasi tanah di Teluk Jakarta dan Teluk Semarang.
Proses di Teluk Semarang telah mencapai lebih dari 70%. Setelah data dasar selesai, pekerjaan konsultan diproyeksikan dimulai Januari 2026 dan akan berlangsung sekitar enam bulan untuk merumuskan desain akhir serta kajian dampak sosial.
Targetnya, seluruh dokumen siap pada Juli 2026 dan segera dibahas bersama Presiden serta jajaran kementerian terkait.
Jika mendapat persetujuan penuh, groundbreaking pembangunan tanggul laut diharapkan dapat dilakukan pada September 2026.
Wakil Ketua I Badan Otorita Pantura Jawa, Darwin Trisna Djajawinata, menambahkan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum telah dilakukan untuk memastikan inisiatif seperti hybrid sea wall tetap berjalan paralel dengan penyusunan desain besar giant sea wall di sepanjang Pantura.
“Kerja sama dengan Undip adalah contoh inovasi daerah yang dapat diperluas pengembangannya. Pendekatan ini bisa menjadi bagian dari solusi jangka panjang,” ujarnya.
Badan Otorita juga menyiapkan opsi pendanaan berbentuk kolaboratif, mulai dari investasi swasta, skema KPBU, hingga pembiayaan dari APBN dan APBD. (di)
