SEMARANG, Kabarjateng.id – Di pesisir Randusanga Kulon, Kabupaten Brebes, air laut selama bertahun-tahun bukan hanya sekadar pemandangan. Ia menjadi sumber persoalan yang merembes ke sumur warga, menurunkan kualitas air, dan memaksa masyarakat membeli air bersih dari tempat jauh dengan biaya tinggi.
Di banyak desa pesisir Pantura, air tawar adalah kemewahan yang tak selalu dapat diakses. Namun kini, keadaan perlahan bergeser.
Perubahan mulai terasa ketika masyarakat bisa mengisi galon di dekat rumah dengan harga terjangkau. Airnya bening, rasanya tawar, dan aman dikonsumsi, bahkan untuk kebutuhan bayi.
Harapan itu hadir melalui program besar yang menjadi sorotan pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen pada 2025 — yakni pembangunan fasilitas desalinasi di wilayah pesisir.
Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BUMD, serta Universitas Diponegoro (Undip) sebagai pengembang teknologi, enam unit mesin desalinasi kini berdiri tersebar di Brebes, Demak, Pati, Pekalongan, serta Rembang.
Tiga unit di antaranya dibangun langsung oleh Pemprov melalui Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) di Randusanga Kulon (Brebes), Desa Banjarsari Kecamatan Sayung (Demak), dan Banyutowo Kecamatan Dukuhseti (Pati).
Sementara satu unit didirikan Tirta Utama Jawa Tengah di Rusunawa Slamaran, Pekalongan, dan dua lainnya terbangun melalui kolaborasi DPU BMCK serta Bank Jateng.
Kepala DPU BMCK Jawa Tengah, Hanung Triyono, menyebut desalinasi sebagai solusi praktis untuk problem rumit di pesisir.
Ia memaparkan, satu mesin mampu memproduksi sekitar 4.000 liter air bersih per hari—setara dengan kurang lebih 200 galon atau memenuhi kebutuhan sekitar 400 rumah setiap bulan. Karena kapasitas inilah, satu unit alat cukup melayani satu desa.
Mesin desalinasi bekerja melalui proses berlapis: penyaringan pasir (sand filter), membran reverse osmosis, dua kali filter karbon, hingga penyinaran ultraviolet.
Air hasil olahan telah diuji laboratorium independen dan memiliki tingkat total zat terlarut (TDS) sekitar 62 mg/liter, jauh di bawah batas aman sesuai Permenkes Nomor 2 Tahun 2023.
Model pengelolaannya dibuat berbasis masyarakat. BUMDes atau kelompok lokal ditunjuk sebagai operator yang bertugas menjalankan mesin, menjual air, sekaligus mengelola pendapatan untuk biaya listrik dan perawatan.
Di Randusanga Kulon, Kepala Desa Affan Setyono bahkan mengambil langkah awal yang menyentuh: mendistribusikan air gratis pada bulan pertama.
“Ini air hasil RO dari air payau, aman dan sehat. Setelah masa uji coba, kami hanya akan menarik biaya operasional,” jelas Affan.
Sri Hastutik, salah satu warga, mengaku merasakan perubahan nyata. Ia menyebut harga air kini hanya Rp2.500 per galon—setengah dari tarif air isi ulang sebelumnya.
“Dulu harus jalan hampir satu kilometer untuk beli air. Sekarang tinggal dekat, dan harganya pun murah,” katanya.
Ia menambahkan, kualitas air kini membuatnya lebih tenang saat menyiapkan susu untuk bayi berusia tiga bulan.
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menyampaikan bahwa manfaat desalinasi bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berpengaruh pada penurunan risiko stunting, peningkatan gizi, hingga mendorong produktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku UMKM di pesisir.
Ia menegaskan kebanggaannya karena teknologi ini merupakan hasil inovasi akademisi Undip, bukan produk impor.
Lebih jauh, ia berharap pemerintah pusat dapat mengadopsi konsep ini dalam rencana pembangunan tanggul raksasa di Pantura.
Kolam retensi di sepanjang tanggul diharapkan kelak mampu menjadi sumber air baku untuk desalinasi massal.
Prof. I Nyoman Widiasa, pakar desalinasi dari Undip, menyebut program ini sebagai bukti keberhasilan kolaborasi multi-stakeholder.
Pada 2026, Undip sudah menyiapkan pengembangan teknologi berbasis tenaga surya agar lebih efisien energi.
Selain menyediakan air layak minum, penggunaan desalinasi juga diharapkan dapat mengurangi eksploitasi air tanah yang menjadi penyebab penurunan permukaan tanah di pesisir.
Nyoman menegaskan bahwa kunci keberlanjutan program terletak pada pengelolaan.
Setiap daerah memiliki pendekatan berbeda; ada yang dikelola pondok pesantren, BUMDes, koperasi, hingga KP SPAM.
Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan langkah lanjutan. Pada 2026, dua unit baru direncanakan dibangun, dengan alternatif lokasi Tegal, Pemalang, dan Demak, tergantung kesiapan anggaran.
Kini, air laut di pesisir Jawa Tengah tak lagi sekadar tantangan.
Dengan teknologi, kebijakan yang berpihak, serta kemitraan yang kuat, laut justru menjadi sumber kehidupan.
Di desa-desa yang paling dekat dengan garis pantai namun dulu paling jauh dari akses air bersih, desalinasi hadir membawa harapan baru yang mengalir hingga ke masa depan.
Editor: Mualim
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.