SEMARANG, Kabarjateng.id — Selama satu tahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat capaian signifikan di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.
Pemerintah provinsi mendorong pertumbuhan ekonomi melampaui target, menekan angka pengangguran dan kemiskinan, serta mengerek indeks reformasi birokrasi melebihi sasaran dalam RPJMD.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah, Zulkifli Gayo, menegaskan bahwa pasangan Luthfi–Yasin menjalankan transformasi pembangunan secara terukur melalui berbagai indikator makro.
“Transformasi sosial tampak dari penurunan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.
“Transformasi tata kelola pemerintahan juga semakin kuat melalui peningkatan indeks integritas nasional, otonomi fiskal daerah, indeks demokrasi, dan indeks reformasi birokrasi,” kata Zulkifli dalam FGD, Senin 23 Februari 2026.
Zulkifli menjelaskan, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,37 persen dan melampaui target 4,8 persen. Pemerintah provinsi juga menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga 4,66 persen.
Reformasi Birokrasi Menguat, Integritas Jadi PR
Pada sektor tata kelola, Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah mencapai 94,06 atau jauh di atas target awal 91,5.
Menurut Zulkifli, capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah provinsi dalam membangun birokrasi yang efektif dan efisien.
Namun, Zulkifli mengakui Indeks Integritas Nasional masih perlu perhatian serius. Dari target 80,97, realisasi saat ini berada di angka 75,38.
Meski begitu, Jawa Tengah tetap menempati posisi dua besar nasional di tengah tren penurunan sejumlah provinsi lain.
Di sektor kesejahteraan, angka kemiskinan berada di 9,39 persen dan masih sesuai target 9,00–9,66 persen.
Otonomi Fiskal Daerah juga mencapai 63,01 persen, yang menandakan penguatan kemandirian keuangan daerah.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tercatat 85,84 pada 2024, sedangkan Indeks Modal Manusia berada di angka 0,59 dan menunggu pembaruan data terbaru.
DPRD Soroti Pemerataan dan Optimalisasi PAD
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menilai capaian kinerja pemerintahan Luthfi–Yasin memuaskan jika merujuk pada indikator RPJMD.
“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya memastikan pemerataan hasil pembangunan. Kami akan mendalaminya melalui rapat komisi bersama OPD,” ujar Saleh.
Saleh juga mendorong birokrasi meningkatkan kreativitas dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pajak, tetapi juga mengoptimalkan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Terkait investasi, Saleh berharap realisasi Rp 88 triliun mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Ia menegaskan investasi harus memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Investasi harus berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya. (dkp)
