JAWA TENGAH – Kritik terhadap kebijakan penggunaan sarung batik setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belakangan ini cukup ramai diperbincangkan.
Respons publik tersebut sejatinya menjadi hal positif, ibarat jamu dengan rasa pahit namun membawa manfaat.
Kritik yang muncul menunjukkan bahwa demokrasi masih hidup; masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan atas kebijakan pemerintah.
Tantangannya kemudian terletak pada bagaimana pemerintah menyikapi dinamika tersebut secara bijak.
Jika dilihat dari perspektif regulasi, kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas melalui Surat Edaran Nomor B/800.1.12.5/843/2025.
Aturan tersebut juga sejalan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
Meskipun demikian, apabila terdapat masyarakat yang menilai kebijakan ini kurang tepat, tidak menutup kemungkinan regulasi tersebut dievaluasi ulang sebagaimana lazimnya kebijakan publik.
Perdebatan menjadi lebih kompleks ketika kritik tidak hanya muncul dari sudut pandang administrasi, tetapi juga menyentuh aspek budaya, agama, bahkan dikaitkan dengan isu politik identitas.
Ada pula yang menilai kebijakan ini kurang sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat Jawa Tengah saat ini.
Semua penilaian itu wajar, sebab kebijakan publik memang terbuka terhadap berbagai tafsir.
Dalam konteks kebudayaan, kita patut mengingat salah satu pilar Tri Sakti Bung Karno, yaitu berkepribadian dalam bidang budaya.
Sarung batik merupakan bagian dari identitas budaya Jawa yang telah melekat selama berabad-abad.
Kebiasaan mengenakan sarung batik sekali dalam sepekan dapat menjadi cara sederhana untuk merawat jati diri budaya serta memperkuat karakter bangsa sesuai gagasan Tri Sakti tersebut.
Memang benar bahwa sarung sering dikaitkan dengan kalangan santri. Namun tradisi sarung bukan hanya milik komunitas tertentu.
Penggunaan sarung dapat dijumpai di banyak daerah, mulai dari Indonesia, Malaysia, hingga India, dengan beragam motif dan makna.
Dalam konteks sejarah nasional, sarung bahkan pernah menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme.
Hal ini tidak jauh berbeda dengan posisi peci yang telah lama menjadi identitas kebangsaan dan diterima lintas suku maupun agama.
Pada titik inilah batik menjadi pembeda utama yang mengokohkan identitas sarung sebagai produk budaya Indonesia.
Sebagai tambahan, batik Indonesia telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya takbenda sejak tahun 2009.
Pengakuan ini menguatkan alasan mengapa pelestarian batik dalam bentuk apa pun, termasuk sarung batik, perlu mendapat dukungan.
Pilar kedua Tri Sakti—berdikari dalam bidang ekonomi—menegaskan pentingnya membangun kekuatan ekonomi rakyat. Pemerintah daerah tentu memiliki peran untuk menghadirkan kebijakan yang mendorong ekonomi kerakyatan, salah satunya dengan memacu UMKM.
Kebijakan penggunaan sarung batik dapat menjadi salah satu pemicu tumbuhnya industri kecil-menengah, khususnya perajin sarung batik di Jawa Tengah.
Berdasarkan data per 10 September 2025, ASN Pemprov Jawa Tengah berjumlah 49.877 orang, dengan 26.270 di antaranya adalah laki-laki.
Jika 90 persen dari ASN laki-laki tersebut membeli minimal dua sarung batik seharga Rp300.000 per buah, perputaran uang yang tercipta mencapai sekitar Rp14,1 miliar.
Nilai itu belum termasuk potensi pembelian tambahan maupun adopsi kebijakan serupa oleh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Sebagian besar produsen sarung batik di Jawa Tengah merupakan pelaku UMKM. Jika rantai ekonomi ini benar-benar berjalan, bukan tidak mungkin kebangkitan industri sarung batik justru akan dimulai dari provinsi ini.
Namun ada satu catatan penting: belilah produk UMKM dalam negeri, bukan sarung batik impor. Dengan begitu, nilai budaya tetap terjaga sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.
Oleh: Wahid Abdulrahman
Alumni Program Doktoral Kajian Asia Tenggara, Goethe University Jerman
