SEMARANG, Kabarjateng.id – Ukuran kemajuan suatu daerah tidak selalu tampak dari pembangunan fisik yang megah. Sering kali, bukti nyata sebuah komitmen justru hadir secara sederhana—melalui layanan yang mudah diakses, kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar, dan kehadiran pemerintah yang terasa dekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Hal inilah yang menjadi ruh lahirnya program Kecamatan Berdaya, sebuah terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan memperkuat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dari titik pemerintahan terdekat: kecamatan.
Bagi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kecamatan bukan sekadar batas wilayah.
Ia adalah simpul vital tempat masyarakat menggantungkan urusan administrasi, mencari perlindungan sosial, membangun usaha, hingga menata masa depan keluarga.
Sepanjang tahun 2025, gagasan tersebut mulai diwujudkan secara nyata. Sebanyak 142 kecamatan ditetapkan sebagai percontohan dan mulai mengimplementasikan berbagai program berbasis kebutuhan warganya.
Melalui inisiatif ini, Pemprov Jateng ingin memastikan bahwa pelayanan dan pemberdayaan tidak hanya berakhir sebagai konsep kebijakan, tetapi benar-benar terasa hingga ke desa-desa.
“Kecamatan Berdaya menjadi penghubung layanan pemerintah bagi 8.490 desa dan 576 kecamatan di Jawa Tengah,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Jateng, Nadi Santoso, Senin (29/12/2025).
Menurutnya, kebijakan ini disusun berdasarkan kebutuhan yang beragam antara wilayah, sehingga setiap kecamatan dapat berkembang sesuai potensi dan permasalahan lokal masing-masing.
Program tersebut disusun dengan empat fokus utama:
1️⃣ Perlindungan perempuan dan anak, melalui layanan pendampingan korban serta pelatihan kader paralegal di kecamatan.
2️⃣ Pemberdayaan pemuda, antara lain melalui implementasi Kartu Zilenial dan pembangunan sport center sebagai ruang ekspresi dan pelatihan generasi muda.
3️⃣ Layanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, memastikan kelompok rentan mendapat ruang perhatian.
4️⃣ Penguatan ekonomi kreatif, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pada sektor pemuda, Kartu Zilenial menjadi instrumen penting. Sepanjang 2025, lebih dari 12.000 anak muda telah mengikuti pelatihan wirausaha, agribisnis, dan pengembangan keterampilan kerja.
Mereka tidak lagi sekadar menjadi penonton pembangunan, tetapi turut disiapkan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah.
Di pilar perlindungan perempuan dan anak, Pemprov Jateng menggandeng TP-PKK, BKOW, dan berbagai lembaga sosial.
Ratusan kader paralegal dibina agar kecamatan dapat menjadi garda terdepan ketika terjadi kasus kekerasan atau perundungan.
Tujuannya sederhana: akses keadilan dan rasa aman harus berada sedekat mungkin dengan warga.
Pelaksanaan Kecamatan Berdaya juga diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah kabupaten/kota diminta aktif mendukung, sementara perguruan tinggi turut dilibatkan melalui kegiatan KKN sebagai ruang praktik gagasan akademis di masyarakat.
Selain itu, OPD di tingkat provinsi dipetakan perannya hingga lini kecamatan, dengan target pada 2026 seluruhnya telah memiliki program yang konkret mendukung kebijakan ini.
Pemprov Jateng menargetkan seluruh 576 kecamatan dapat berstatus Kecamatan Berdaya pada 2026.
Target besar ini berangkat dari satu keyakinan: negara harus hadir di tempat paling dekat dengan warganya—bukan sekadar sebagai wacana, melainkan sebagai layanan yang nyata, terasa, dan menguatkan.
Kecamatan Berdaya menjadi bukti bahwa di Jawa Tengah, pembangunan tidak hanya berbicara dari podium.
Ia turun menyapa masyarakat, mengetuk pintu desa, dan hadir untuk memastikan kesejahteraan tidak hanya dibicarakan, tetapi diwujudkan.
Editor: Mualim
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.