SEMARANG, Kabarjateng.id – Ratusan anggota Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI) dari berbagai wilayah tanah air berkumpul di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, untuk mengikuti Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) sekaligus pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) P2RPTI, Selasa (30/12/2025).
Forum ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi sekaligus ruang penegasan komitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan petani dan pelaku industri tembakau di Indonesia.
Acara Mukernas turut dihadiri sejumlah perwakilan instansi pemerintah dan lembaga strategis, di antaranya Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah, Kepala Disperindag Jateng yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah, Mabes Polri, Polda Jateng, Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0733/KS, Wakil Bupati Sukoharjo, serta beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Tengah.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini dinilai menjadi bukti kuat bahwa isu di sektor tembakau memiliki relevansi besar dalam ranah kebijakan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Umum DPP P2RPTI, Dr. H. Suratno Syukron, M.Pd., dalam sambutannya menekankan bahwa Mukernas bukan sekadar agenda tahunan, tetapi forum tertinggi untuk refleksi, konsolidasi, dan penajaman arah perjuangan organisasi.
“Di sinilah kita meneguhkan kembali jati diri organisasi sebagai wadah perjuangan rakyat, khususnya dalam mengawal kebijakan publik yang adil, berpihak, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama,” tegasnya.
Tahun ini, P2RPTI mengangkat tema “Optimalisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kesejahteraan Rakyat dalam Menyukseskan Ketahanan Pangan”.
Tema tersebut dianggap strategis sekaligus visioner karena menempatkan DBHCHT bukan hanya sebagai instrumen fiskal, namun amanah negara yang harus dikelola tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata bagi petani, buruh, pengusaha, dan masyarakat luas.
Suratno menjelaskan bahwa selama ini DBHCHT kerap dipersepsikan sebatas dana kompensasi bagi daerah penghasil tembakau. Padahal, jika dikelola secara optimal dan berorientasi jangka panjang, dana tersebut dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat sekaligus pengungkit ketahanan pangan nasional.
“Ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari keberpihakan kebijakan, keadilan distribusi anggaran, serta keberlanjutan ekosistem pertanian dan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Melalui Mukernas, P2RPTI berharap lahir program kerja nasional yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi langsung menyentuh akar masalah, seperti penguatan sektor hulu–hilir tembakau, pemberdayaan masyarakat desa dan petani, peningkatan kualitas SDM, serta penciptaan kemandirian ekonomi rakyat.
Di akhir sambutannya, Suratno mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi secara jujur dan konstruktif.
“Perbedaan pandangan adalah kekayaan organisasi, selama kita tetap berpijak pada tujuan bersama: kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa,” tutupnya.
Mukernas ini menjadi tonggak penting konsolidasi P2RPTI dalam memperkuat posisi sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengawasan serta perumusan kebijakan DBHCHT dan isu ketahanan pangan di Indonesia.
Editor: Mualim
