SEMARANG, Kabarjateng.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengakselerasi pemerataan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penguatan penerapan sekolah inklusif di berbagai daerah.
Langkah ini diambil untuk memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar yang sama serta mampu berkembang secara mandiri.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sekaligus Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (6/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Taj Yasin menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah menata kebijakan penanganan penyandang disabilitas secara terintegrasi.
Fokus utama diarahkan pada sinkronisasi data serta penguatan regulasi agar program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di 35 kabupaten/kota.
Berdasarkan data Dinas Sosial Jawa Tengah, jumlah penyandang disabilitas di provinsi ini mencapai sekitar 100 ribu orang yang tersebar di berbagai wilayah.
Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperbaiki layanan publik, terutama di sektor pendidikan yang dinilai masih memerlukan peningkatan aksesibilitas.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pemenuhan hak pendidikan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.
Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menata ulang kebijakan agar penanganan menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Selain itu, selama beberapa tahun terakhir pemerintah terus mendorong kampanye kesadaran masyarakat terkait pentingnya sekolah inklusif.
Upaya ini diharapkan mampu mengubah cara pandang publik sekaligus membuka ruang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Menurut Taj Yasin, pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas, termasuk dalam membuka peluang ekonomi di masa depan.
Dengan pendidikan yang memadai, mereka diharapkan dapat berkontribusi aktif di tengah masyarakat.
Melalui forum Musrenbang tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga berkomitmen mengakomodasi aspirasi komunitas difabel dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.
Dinas Pendidikan turut diminta mengevaluasi efektivitas sekolah inklusif agar tidak ada lagi anak disabilitas usia sekolah yang tertinggal dari sistem pendidikan.
Sementara itu, perwakilan Roemah Difabel Jawa Tengah, Didik Sugiyanto, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap isu disabilitas.
Namun, ia menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta Perda Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023.
Didik menilai masih terdapat penyandang disabilitas usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan serta kelompok usia produktif yang belum terserap dunia kerja.
Ia berharap RAD Disabilitas segera diselesaikan agar program yang dirancang pemerintah dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi penyandang disabilitas di Jawa Tengah. (dkp)
