SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mencari terobosan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Salah satu langkah yang ditempuh yakni melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2024.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sukarno, menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah menjadi alasan utama pentingnya skema KPBU sebagai solusi pembiayaan.
Hal itu disampaikannya usai membuka kegiatan Diseminasi Optimalisasi Peran KPBU dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Aula Gedung Keuangan Negara I Semarang, Kamis (13/11/2025).
“Skema KPBU ini merupakan alternatif strategis karena pembiayaannya bersumber dari pihak swasta atau investor. Dengan begitu, proyek besar yang membutuhkan dana tinggi tetap bisa direalisasikan tanpa terlalu membebani APBD,” ujarnya.
Menurut Sukarno, terdapat dua sektor prioritas yang sedang disiapkan Pemprov Jateng untuk diajukan ke Kementerian Keuangan, khususnya ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur.
Pertama, proyek pengelolaan sampah terpadu yang akan melibatkan pemerintah kabupaten/kota melalui konsep aglomerasi sampah.
Ia menuturkan, pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dari hulu ke hilir dengan jaminan pasokan dan pengelolaan dampak sosial seperti bau serta lokasi pengelolaan yang sesuai tata ruang.
“Kolaborasi lintas daerah menjadi kunci agar persoalan sampah bisa diselesaikan secara menyeluruh,” tegasnya.
Proyek kedua yang diajukan ialah penyediaan air baku melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Sukarno mencontohkan keberhasilan pembangunan SPAM Semarang Barat yang juga menggunakan skema KPBU dan kini telah membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap air tanah.
“Ketersediaan air baku yang memadai akan menopang kebutuhan rumah tangga, industri, sekaligus sektor pertanian. Dampaknya, penurunan permukaan tanah bisa dikendalikan,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, KPBU juga dapat mendukung program ketahanan pangan di Jawa Tengah dengan memastikan ketersediaan sumber daya air yang memadai untuk lahan pertanian.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Heri Setiawan, menuturkan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap proyek-proyek KPBU melalui pembiayaan dari APBN.
“Pemerintah daerah yang memiliki proyek strategis bisa memanfaatkan fasilitas KPBU. Kami siap mendampingi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi,” jelas Heri.
Ia menambahkan, tidak ada batasan khusus terkait besaran nilai investasi. Sebagai contoh, proyek PLTU Batang dengan skema KPBU pernah mencapai pembiayaan hingga 2 miliar dolar AS, sementara proyek penerangan jalan di Madiun nilainya sekitar Rp100 miliar.
“Skema KPBU bersifat fleksibel, baik untuk proyek bernilai besar maupun kecil, selama memiliki komitmen kuat dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Dengan mekanisme ini, Pemprov Jawa Tengah diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur vital tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah, serta menciptakan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha demi kemajuan bersama. (di)
