SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa menjelang tahun anggaran 2026.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga rumah sakit diminta menyiapkan langkah teknis sejak awal Januari agar penyerapan APBD dapat berjalan optimal sejak triwulan pertama.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, yang hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa serta Business Matching Tahun 2025, yang digelar pada Rabu, 3 Desember 2025 di Hotel Patra Semarang.
Ia menyampaikan bahwa setelah APBD 2026 resmi disahkan, seluruh perangkat daerah harus segera bergerak.
Menurutnya, jeda waktu sepuluh hari setelah pembahasan APBD seharusnya menjadi momentum untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi dan teknis agar proses lelang dapat dilakukan lebih cepat.
Dengan begitu, kegiatan pembangunan dan pelayanan publik bisa langsung berjalan sejak awal tahun.
“Mulai Januari ada tahapan yang sudah bisa dimulai, khususnya persiapan lelang. Jika percepatan ini berjalan baik, maka dampaknya akan langsung terasa bagi masyarakat melalui pembangunan yang lebih cepat,” ujar Gus Yasin.
Ia juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah menjaga keselarasan percepatan penyerapan anggaran.
Menurutnya, konsistensi percepatan ini akan memberikan nilai positif dalam penilaian pemerintah pusat maupun apresiasi masyarakat.
Selain itu, Gus Yasin menekankan pentingnya penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh para penyedia jasa dan barang.
Pemanfaatan produk dalam negeri dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi ruang evaluasi bagi produsen lokal untuk meningkatkan mutu produknya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Iwan Herniwan, mengapresiasi langkah Jawa Tengah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam rapat koordinasi tersebut.
Ia menilai komitmen percepatan pengadaan yang ditunjukkan provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah berjalan sangat baik.
Dalam acara tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah daerah dan instansi.
Sebanyak 13 kabupaten/kota menerima apresiasi atas kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), yakni Boyolali, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Wonogiri, Wonosobo, Kota Semarang, dan Kota Tegal.
Selain itu, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Award untuk kategori rumah sakit diberikan kepada RSJD Dr RM Soedjarwadi sebagai terbaik pertama, disusul RSJD dr Arif Zainuddin, serta RSUD dr Adhyatma MPH di posisi ketiga.
Untuk kategori biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, penghargaan terbaik pertama diraih Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, diikuti Biro Hukum, dan Biro Infrastruktur serta Sumber Daya Alam.
Sementara kategori badan/dinas, penghargaan diberikan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai terbaik pertama, disusul Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. (di)
