SEMARANG, Kabarjateng.id – Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi terhadap keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat transparansi dan akses informasi publik.
Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KIP Jateng, Indra Ashoka Mahendrayana, saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di ruang kerja Gubernur, Kamis (4/12/2025).
Indra menyatakan bahwa berbagai badan publik di Jawa Tengah menunjukkan kemajuan signifikan dalam menyebarluaskan informasi, khususnya melalui website resmi dan platform media sosial.
Kondisi ini membuat masyarakat semakin mudah memperoleh data dan informasi yang mereka butuhkan.
Menurut Indra, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing instansi menjadi kunci penting dalam menjaga alur informasi tetap terbuka.
Ia mencatat bahwa lebih dari 70 persen pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah telah masuk kategori informatif.
“Jika masyarakat membutuhkan data dari instansi pemerintah, kini aksesnya jauh lebih mudah. Banyak dokumen dan informasi telah tersedia secara daring sehingga publik bisa mengaksesnya kapan pun,” ujar Indra.
Dalam audiensi tersebut, Indra hadir bersama para komisioner KIP Jateng. Ia turut menjelaskan perkembangan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 yang saat ini memasuki tahap akhir.
Penganugerahan hasil Monev dijadwalkan berlangsung pada 16 Desember 2025.
“Tahun ini terdapat 189 badan publik yang mengikuti Monev, dan sebanyak 102 badan publik lolos hingga tahap uji publik. Mereka akan mendapatkan penilaian sesuai kategori, mulai dari Menuju Informatif, Cukup Informatif, hingga Informatif,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa tren keterbukaan informasi di Jawa Tengah terus meningkat setiap tahun.
Keberadaan PPID dianggap sangat strategis dalam memastikan informasi dapat diakses kapan pun dan dari mana pun oleh masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengapresiasi langkah KIP dalam menjaga kualitas keterbukaan informasi di daerah.
Menurutnya, arus informasi yang jelas dan lancar sangat penting bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Kami mendukung penuh pelaksanaan Monev ini. Informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan utama saat ini. Jika alurnya tersumbat, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan terganggu,” tutur Gubernur.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi terus memperkuat ekosistem keterbukaan informasi melalui pemanfaatan teknologi digital.
Ia menegaskan bahwa Diskominfo berperan sebagai mitra KIP dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
Selain itu, Pemprov Jateng juga menyediakan kanal layanan langsung bagi masyarakat melalui program Rumah Rakyat.
Seluruh layanan tersebut terhubung dalam platform digital Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) yang menjadi sarana aspirasi, aduan, hingga permintaan informasi publik.
“Seluruh ikhtiar ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan ruang transparansi seluas-luasnya sehingga masyarakat mudah menyampaikan kebutuhan sekaligus memperoleh informasi yang valid,” ujar Agung.
Selama tujuh tahun berturut-turut, Provinsi Jawa Tengah berhasil mempertahankan predikat sebagai Provinsi Informatif pada tingkat nasional.
Pada tahun 2025 ini, Pemprov Jateng menargetkan kembali meraih gelar yang sama untuk kedelapan kalinya sebagai bukti konsistensi mereka dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.