SEMARANG | Kabarjateng.id – Musim kemarau yang semakin panjang mulai memperluas dampak kekeringan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Kondisi tersebut tidak hanya memicu krisis air bersih bagi masyarakat, tetapi juga mengancam sektor pertanian dan peternakan yang menjadi penopang perekonomian daerah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora, sebanyak 149 desa dan kelurahan di 15 kecamatan diperkirakan mengalami kerawanan kekeringan selama musim kemarau 2026.
Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencatat 139 desa dan kelurahan terdampak.
Dari 16 kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Kradenan yang tidak masuk dalam wilayah rawan kekeringan.
Di sejumlah wilayah, warga mulai melakukan berbagai cara untuk memperoleh air.
Seperti di Dukuh Ngrawut dan Dukuh Tlogo, Desa Plosorejo, Kecamatan Randublatung, masyarakat memanfaatkan dasar sungai yang mengering dengan membuat sumur kecil di hamparan pasir.
Air yang terkumpul kemudian dipompa menuju rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci, hingga kebutuhan ternak.
Sebagian warga lainnya memilih mengambil air dari sumur-sumur di area persawahan sejak dini hari.
Cara tersebut dilakukan agar tidak perlu terlalu sering membeli air dari truk tangki swasta yang biayanya dinilai cukup memberatkan karena persediaannya hanya mampu mencukupi kebutuhan selama beberapa hari.
Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Martono, menilai penanganan kekeringan harus dilakukan secara menyeluruh.
Menurutnya, persoalan yang terjadi di Blora sudah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, khususnya sektor peternakan dan pertanian.
Martono menjelaskan, Blora merupakan salah satu sentra sapi potong terbesar di Jawa Tengah.
Karena itu, keterbatasan pasokan air dapat berdampak langsung terhadap produktivitas peternak dan ketersediaan komoditas daging.
“Ketika masyarakat harus membagi air untuk kebutuhan rumah tangga dan ternak, maka ancaman terhadap perekonomian daerah sudah nyata. Jika kebutuhan air dan pakan hijau tidak terpenuhi, kondisi ternak dapat menurun sehingga berpengaruh terhadap harga jual di tingkat peternak,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Ia menegaskan, langkah penanganan tidak cukup hanya mengandalkan distribusi air bersih menggunakan truk tangki.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten perlu segera menyiapkan kebijakan yang mampu melindungi sektor produktif masyarakat.
Martono mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Upaya yang perlu dilakukan antara lain memetakan lokasi sumur bor produktif, menyiapkan cadangan pakan ternak, serta memastikan kebutuhan air bagi peternak tetap terpenuhi, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan cukup parah seperti Randublatung.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar peternak tidak terpaksa menjual ternaknya dengan harga rendah akibat kesulitan memenuhi kebutuhan pakan dan air.
Selain itu, ia juga meminta adanya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengatur pemanfaatan sumber air agar kebutuhan masyarakat, pertanian, dan peternakan tetap seimbang.
Dengan mitigasi yang tepat, dampak kekeringan diharapkan tidak mengganggu ketahanan pangan maupun kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Blora. (dkp)
